JAKARTA – Badan Usaha Milik Negara ( BUMN ) dinilai perlu mendapat penyertaan modal negara (PMN) ketika perusahaan mengambil bagian merancang 3 jt rumah , kegiatan unggulan milik Presiden Prabowo Subianto kemudian Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Saat ini, baru tiga perseroan yang mana menerima penugasan untuk terlibat pada proyek tersebut, diantaranya PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, alias SMGR, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, atau BBTN, serta Perum Perumnas.
Dalam skemanya, SMGR diwajibkan menyediakan materi baku semen melalui metode pengadaan serta distribusi. BBTN memberikan pembiayaan khusus untuk memudahkan rakyat mendapatkan hunian.
Sedangkan, Perumnas harus menggandeng PT KAI (Persero) untuk mengoptimalkan lahan-lahan untuk merancang model hunian terintegrasi atau transit oriented development (TOD).
Pakar kegiatan ekonomi sekaligus Direktur Eksekutif Segara Research Institute, Piter Abdullah menilai, ketiga perusahaan pelat merah perlu memperoleh suntikan negara yang dimaksud berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
Sekalipun perkembangan 3 jt rumah diyakini tiada membebani usaha dan juga keuangan ketiga perusahaan, namun suntikan PMN diperlukan untuk menjaga arus kas alias cash flow.
“Biasanya, penugasan-penugasan melaksanakan tugas-tugas acara pemerintah ini kan kemudian dihadiri oleh dengan adanya PMN. Saya tidak ada mengawasi bahwasannya tugas ini akan menjadi beban yang kemudian merusak BUMN-nya,” ujar Piter untuk MNC Portal, Awal Minggu (11/11/2024).
Dia memandang, pemerintah telah terjadi menyiapkan pendanaan khusus lalu dialokasikan untuk proyek pada sektor perumahan. Sehingga, bukanlah menjadi perkara bagi BUMN ketika mendapat tugas ini.
Sebelumnya, beberapa BUMN mengalami kerugian berarti lantaran penugasan pemerintah yang tidaklah sesuai dengan kapasitas fiskal masing-masing perusahaan, teristimewa di dalam BUMN karya.
