Wamendagri Jawab Isu Intervensi Terstruktur lalu Sistematis Parcok dalam pemilihan gubernur 2024
JAKARTA – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menjawab isu dugaan adanya intervensi Parcok alias Partai Cokelat di tempat Pemilihan Kepala Daerah 2024 . Pihaknya juga tiada mengamati adanya pola yang dimaksud terstruktur serta sistematis terkait dugaan ini. Parcok ini diasosiasikan dengan aparat Kepolisian.
“Kami bukan mengawasi pola yang tersebut terstruktur dan juga sistematis. Setiap aduan itu pasti disesuaikan dengan kasusnya masing-masing, daerahnya seperti apa,” tegas Bima Arya dalam Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Awal Minggu (2/12/2024).
Bima Arya pun mengungkapkan bahwa belum ada laporan tentang pola intervensi di tempat Pilkada. “Yang serupa dalam semuanya lantaran aduan itu masuk dari semua pihak. Jadi tidak ada terpola misalnya dari partai ini, kelompok ini. Tidak. Jadi ini belum ada kami temukan pola yang khas, aduan yang digunakan seperti tadi.”
Dia juga mengungkapkan bahwa ada banyak macam aduan di area Pilkada, termasuk mengadukan Aparatur Sipil Negara (ASN). “Ya aduan itu kan berbagai ya. Yang mengadukan petahana atau petahana yang mana mengadukan penantang. Ada yang digunakan mengadukan ASN. Ada ASN yang tersebut mengadukan politisi atau partai akibat ia nggak menggiring.”
“Jadi saya kira belum ada polanya. Tidak ada pola tertentu, juga setiap dugaan itu pasti harus dibuktikan dengan data serta ditindaklanjuti dengan proses hukum,” ujarnya.
Bima Arya menegaskan bahwa aduan yang dimaksud masuk akan dilihat persoalan hukum per kasus. Dia pun menegaskan belum ada aduan khusus perihal Parcok, netralitas ASN ataupun Bawaslu yang mana dianggap belum menindaklanjuti. “Jadi saya sejauh ini belum meninjau aduan dengan segera spesifik mengenai itu,” pungkasnya.
