Dualisme Kepemimpinan PMI, Komisi IX DPR: Organisasi Kepedulian Manusia Harus Zero Politik

JAKARTA – Anggota Komisi IX DPR Zainul Munasichin menyayangkan dualisme kepemimpinan di area Palang Merah Indonesia (PMI). Menurutnya, organisasi yang tersebut berbasis bergerak dalam bidang kemanusiaan, harus terbebas dari praktik politik.
“Menurut saya kurang elok ya, organisasi kemanusian harus zero politik, ia harus terbebas dari interest politik,” kata Zainul ketika dihubungi melalui instruksi singkat, Mulai Pekan (9/12/2024).
Zainul merujuk pernyataan Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid alias Gus Dur yang digunakan mengatakan “di melawan kebijakan pemerintah adalah kemanusiaan.” Menurutnya, seluruh pihak harus merenungkan pernyataan Gus Dur tersebut.
Politikus PKB ini berharap, kedua belah pihak sanggup duduk bareng untuk mencari titik berada dalam berhadapan dengan persoalan yang digunakan ada. Ia meyakini, kedua belah pihak dapat bijaksana menyikapi permasalahan tersebut.
“Ya, kita berharap kedua belah pihak duduk bareng lah, kan sama-sama senior. Saya yakin punya wise dan juga kematangan mengawasi mengenai ini,” kata Zainul.
Untuk diketahui, dualisme kepemimpinan melanda PMI. Dua politikus senior Partai Golkar, Agung Laksono lalu Jusuf Kalla (JK) saling mengklaim sudah pernah terpilih di Munas XXII PMI.
Adapun JK dinyatakan terpilih melalui Munas XXII PMI yang dimaksud dijalankan di area Hotel Grand Sahid Jaya. Sementara Agung Laksono, terpilih melalui Munas PMI yang tersebut dilakukan di dalam Hotel Sultan. Mereka saling klaim telah terjadi mendapat dukungan dari para PMI di dalam daerah.
Bahkan, JK akan segera melaporkan Agung Laksono ke Polisi buntut kisruh pencalonan Ketua PMI baru. JK menegaskan pengumuman Agung Laksono sebagai Ketua PMI merupakan ilegal juga pengkhianatan.






