Saksikan One on One Bersama Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Febrio Kacaribu, hari terakhir pekan 27 Desember 2024 Saat 21.30 Waktu Indonesia Barat di dalam SINDOnews TV
JAKARTA – Gelombang penolakan terhadap kenaikan Pajak Pertambahan Angka ( PPN ) dari 11 persen menjadi 12 persen terus menggema. Makin dekat tanggal berlakunya 1 Januari 2025, petisi penolakan kenaikan PPN 12 persen telah ditandatangani tambahan dari 170 ribu orang.
Masyarakat khawatir kenaikan PPN menjadi 12 persen akan terlibat mengerek biaya barang-barang. Meski Menkeu Sri Mulyani mengungkapkan barang-barang keinginan pokok bukan kena kenaikan PPN, namun nyatanya wacana pengenaan PPN terhadap barang yang dianggap premium masih tetap saja berjalan.
Ditambah lembaga pendidikan serta kondisi tubuh juga diwacanakan akan terkena PPN 12 persen. Para pakar kegiatan ekonomi menilai penerapan PPN menjadi 12 persen di dalam berada dalam lemahnya daya beli masyarakat, akan memperburuk situasi ekonomi.
Apalagi ketika ini juga sedang terjadi gelombang PHK dampak menurunnya berbagai bidang Tanah Air. Mereka mendesak pemerintah menunda kenaikan PPN menjadi 12 persen, jikalau tidak ada ingin daya beli publik lalu perkembangan perekonomian makin menurun.
Menanggapi desakan itu, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengatakan, pemerintah telah terjadi memperhitungkan dengan matang rencana serta dampak kenaikan PPN menjadi 12 persen. Febrio bahkan optimistis, pertumbuhan kegiatan ekonomi akan masih terjaga dengan berbagai insentif yang dimaksud disiapkan.
Saksikan perbincangan Kepala BKF Febrio Kacaribu dengan Prisa Sambodatu perihal PPN 12 persen juga kemungkinan sanggup ditunda atau tidak, eksklusif pada One On One Sindonews TV, hari terakhir pekan 27 Desember 2024, Waktu 21.30 WIB.
