JAKARTA – Organized Crime and Corruption Reporting Project ( OCCRP ) merilis daftar finalis pemimpin yang terlibat pada kejahatan terorganisasi lalu paling korup pada dunia pada Selasa, 31 Desember 2024. Dari banyak nama yang mana dirilis, Jokowi menjadi salah satu dari lima finalis dengan pengumuman terbanyak tahun ini.
Nama-nama yang mana masuk nominasi dan juga perolehan kata-kata diusulkan juga berasal dari para pembaca, jurnalis, komite juri, juga pihak lain pada jaringan global OCCRP.
Menanggapi hal itu, pendiri Haidar Alwi Institute (HAI), R Haidar Alwi mengatakan, segala bentuk tindakan kejahatan bukan dapat dibuktikan dengan polling atau jajak pendapat.
“Pembuktian kejahatan atau pelanggaran hukum adalah melalui persidangan pada pengadilan. Bukan melalui polling atau jajak pendapat,” tegas R Haidar Alwi, Rabu (1/1/2025).
Menurutnya, hingga pada waktu ini bukan ada satu pun putusan pengadilan yang digunakan memvonis Jokowi bersalah sudah pernah melakukan tindakan pidana korupsi. Tuduhan kejahatan terorganisasi pada pilpres untuk meraih kemenangan salah satu paslon juga tidaklah terbukti pada Mahkamah Konstitusi (MK).
“Jika metodologinya benar, seharusnya majelis juri OCCRP bukan meloloskan usulan nama Jokowi. Sebab, bagaimana sanggup memasukkan nama seseorang ke pada daftar yang dimaksud sementara tidaklah ada satu pun putusan pengadilan yang mana memvonisnya bersalah menghadapi kejahatan yang mana dituduhkan? Jelas sekali ini merupakan suatu kesalahan yang mana nyata,” ungkap R Haidar Alwi.
Oleh akibat itu, predikat yang digunakan disematkan OCCRP terhadap Jokowi hanyalah usulan yang digunakan tak berdasar dari para pemegang hak pernyataan di polling atau jajak pendapat. Akibatnya, dapat merusak reputasi juga nama baik Jokowi dalam mata warga Indonesia bahkan dunia.
“OCCRP harus meralat rilisnya juga meminta-minta maaf terhadap Jokowi. Jika tidak, OCCRP yang tersebut berisi para jurnalis investigasi identik hanya dengan mencoreng kredibilitasnya sendiri,” tutur R Haidar Alwi.
