JAKARTA – Pakar Kepemiluan Titi Anggraini menganggap, sejatinya tidaklah ada argumentasi hukum yang baru pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang tersebut menghapus ambang batas presiden atau presidential threshold.
Menurutnya, putusan yang disebutkan belaka mencermati secara saksama dinamika juga keperluan penyelenggaraan negara, yakni MK menyatakan bahwa ketika ini merupakan waktu yang dimaksud tepat bagi lembaga itu untuk bergeser dari pembangunan sebelumnya.
“Hal itu mempertimbangkan banyaknya pengujian pasal ambang batas pencalonan presiden yang mana diajukan ke MK, yaitu sampai 33 pengujian lebih,” ungkapnya, Hari Sabtu (4/1/2025).
“Lalu kecenderungan adanya upaya membatasi jumlah keseluruhan calon yang dimaksud mengakibatkan terbatasnya pilihan bagi pemilih lalu berakibat terjadi polarasisasi di dalam tengah-tengah masyarakat, maka MK menganggap hal itu sebagai open legal policy yang digunakan bertentangan dengan moralitas, rasionalitas, kemudian mengandung ketidakadilan yang dimaksud intolerable,” imbuh Titi.
Dia menilai, gugatan yang dimaksud diajukan Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga, Enika Maya Oktavia dkk patut disyukuri lalu dirayakan semua pihak.
Oleh akibat itu, partai kebijakan pemerintah diharapkan mulai menyiapkan kader-kader terbaiknya sebagai calon-calon potensial untuk Pilpres 2029.
“Namun, terlebih dahulu partai harus meyakinkan partai urusan politik merek bisa jadi lolos menjadi perserta pilpres pada Pemilihan Umum 2029 mendatang,” ujarnya.
