Candra Fajri Ananda. Staf Khusus Menkeu RI
PENERIMAAN negara merupakan salah satu komponen vital di menyokong pengerjaan dan juga stabilitas perekonomian nasional. Setiap tahunnya, pemerintah menetapkan target pendapatan yang dimaksud harus dicapai melalui berbagai sektor, seperti pajak, cukai, bea masuk/keluar, dan juga Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Target ini bertujuan untuk meyakinkan bahwa permintaan pembiayaan negara, termasuk untuk perkembangan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan juga berbagai inisiatif sosial lainnya, dapat terpenuhi. Sayangnya, pencapaian target yang dimaksud kerap kali menghadapi tantangan yang mana memengaruhi stabilitas fiskal negara. Faktor-faktor seperti kondisi ekonomi global, dinamika perdagangan internasional, juga tingkat kepatuhan wajib pajak turut memengaruhi kemampuan pemerintah pada mengakumulasi pendapatan yang sudah ditargetkan.
Sepanjang tahun 2024, perekonomian global bergerak sangat dinamis, khususnya dipengaruhi Elnino, meningkatnya tensi geopolitik, perlambatan pertumbuhan sektor ekonomi Tiongkok, dinamika USA, pelemahan Eropa, pilpres di dalam tambahan dari 70 negara. Kondisi yang dimaksud memicu fragmentasi, proteksionisme, terganggunya rantai pasok, voltilitas nilai komoditas, tekanan terhadap inflasi, nilai tukar serta suku bunga juga stagnasi pertumbuhan perekonomian global.
Bayang-bayang gelap dunia usaha dunia kian diperparah tatkala ketidakpastian arah kebijakan moneter global masih tetap memperlihatkan tinggi, walau tekanan kenaikan harga mereda lalu suku bunga global mulai menurun. Alhasil, situasi yang dimaksud mutlak memicu kerentanan rantai pasok juga gejolak lingkungan ekonomi keuangan, khususnya memunculkan tekanan nilai tukar juga suku bunga di tempat pangsa negara berkembang. Meski demikian – di tempat sedang ketidakpastian global – perekonomian Indonesia pada tahun 2024 tetap saja resilien, dengan perkembangan ekonomi tetap saja kuat, pemuaian yang tersebut terkendali, surplus neraca perdagangan, dan juga tekanan nilai tukar lalu suku bunga yang dimaksud relatif moderat dibandingkan dengan negara lain.
Pada perkembangannya, target penerimaan pajak, cukai, bea masuk/keluar, dan juga Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di dalam Tahun 2024 yang tersebut sudah ditetapkan di Anggaran Pendapatan lalu Belanja Negara (APBN) tidaklah sepenuhnya tercapai. Meski pendapatan negara mencatatkan perkembangan positif sebesar 2,1% dengan total realisasi Rp2.842,5 triliun, capaian yang disebutkan masih berada di area bawah ekspektasi.
Penerimaan perpajakan yang dimaksud mencapai Rp2.232,7 triliun juga bertambah 3,6% secara tahunan – tak lepas dari tantangan – khususnya dari Pajak Penghasilan (PPh) Badan yang dimaksud mengalami penurunan akibat merosotnya profitabilitas sektor pertambangan batu bara juga lapangan usaha kelapa sawit dikarenakan moderasi nilai tukar komoditas. Di sisi lain, penerimaan dari sektor kepabeanan kemudian cukai cuma mampu mencatatkan nomor Rp300,2 triliun atau berkembang 4,9% dibandingkan tahun sebelumnya.
Peningkatan ini didorong oleh aktivitas ekspor-impor, namun masih diwarnai oleh fenomena “downtrading” pada konsumsi hasil tembakau. Pun meskipun penerimaan dari bea pergi dari menunjukkan tren positif, namun bea masuk justru mengalami tekanan akibat pemanfaatan perjanjian perdagangan bebas atau Free Trade Agreement (FTA) yang tersebut mengempiskan tarif efektif. Begitu juga realisasi PNBP tahun 2024 yang dimaksud tercatat mencapai Rp579,5 triliun atau 117,8% dari target APBN, namun masih menunjukkan tren kontraksi apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Artinya, meskipun penerimaan negara meningkat positif, tantangan ekonomi global yang mana penuh ketidakpastian menghasilkan capaian yang disebutkan belum optimal.
Tantangan Kondisi Keuangan 2025
Tahun 2025 diproyeksikan akan menjadi tahun yang mana penuh tantangan bagi pemerintah di mengamankan pendapatan negara, teristimewa pada sedang berbagai faktor eksternal yang dimaksud dapat memengaruhi kinerja kegiatan ekonomi nasional. Pasalnya, pada tahun 2025, situasi perekonomian global yang bukan menentu diperkirakan akan memberikan tantangan besar bagi pencapaian penerimaan negara Indonesia.
