JAKARTA – Razman Arif Nasution mengaku pernah curhat pada istrinya jikalau beliau siap meninggalkan Indonesia mengamati kebobrokan penegakan hukum di dalam Indonesia. Apalagi, sampai hukum menyasar pada orang tak bersalah.
“Saya pernah ngomong pada istri saya bahwa saya siap meninggalkan Indonesia. Saya ditawar mengajar di area kampus saya, saya tak perlu tinggal pada Indonesia, lantaran hukum bobrok menghukum orang tak bersalah,” ucapannya di dalam Episentrum Kuningan, Ibukota pada Hari Sabtu (8/2/2025).
Menurutnya, di persidangan dugaan persoalan hukum pencemaran nama baik yang dimaksud disangkakan padanya, majelis hakim dinilai tak berimbang kemudian adil. Dia menduga hakim tak bersikap netral di menangani perkaranya tersebut, yang dimaksud mana kisruh di dalam PN DKI Jakarta Utara kemarin itu tak lepas dari puncak kekecewaan terhadap sikap hakim tersebut.
“Saya sebagai terdakwa minta ke yang mulia majelis hakim tuk dibuka, tapi kok malah hakim menyatakan tertutup, ada apa? Pertanyaannya kenapa anda tak patuh pada hakim? Karena kami curiga sejak dari awal hakim bukan netral,” tuturnya.
Dia lantas mengingatkan, hakim yang digunakan menangani perkaranya itu untuk belajar dari persoalan hukum Ronald Tannur manakala tak bersikap imbang, adil, kemudian netral pada menangani suatu perkara. Manakala tak ada keadilan, beliau merasa buat apa pula ada persidangan, segera hanya penjarakan dirinya.
“Apa tidak ada belajar kalian dengan tindakan hukum Ronald Tannur? Kalau begini tindakan tangkap saya, penjarakan, bilang dikarenakan anda melawan Hotman manusia bersih (dan) manusia yang tersebut kuat, maka tiada boleh dihukum, penjarakan Razman,. selesai perkara ini,” jelasnya.
“Kalian pikir saya takut dalam penjara, no, saya wakafkan hidup saya untuk terhenti demi hukum kemudian Indonesia kemudian kebaikan. Saya tidaklah takut melawan manusia sebab Allah yang dimaksud saya takuti lalu saya tidaklah takut dengan kalian siapa pun kalau hukum kalian permain-mainkan,” kata Razman lagi.
Razman menambahkan, ke depan akan berkeliling ke DPR RI hingga ke Komisi Yudisial untuk mengadukan persoalan yang dimaksud berada dalam yang dihadapi tersebut. Hal itu merupakan bentuk perlawanan terhadap ketidakadilan.
“Kami telah mengatur jadwal hari Senin, kami akan ke Mahkamah Agung, lanjut ke KY, lanjut ke DPR RI, lanjut ke Pengadilan Tinggi, lanjut ke Bareskrim, lanjut ke PN Ibukota Utara,” katanya.
