JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto perlu juga bersih-bersih institusi Kejaksaan Agung (Kejagung) dari jaksa tak profesional. Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Emas berharap Prabowo turun tangan terkait ketidakprofesionalan jaksa di menangani perkara dugaan korupsi juga melelang aset sitaan.
“Lakukan bersih-bersih lalu reposisi terhadap para petinggi yang tersebut ada di dalam lingkungan Kejaksaan Agung,” ujar Fernando, Hari Jumat (14/2/2025).
“Saatnya Prabowo melakukan bersih-bersih di tempat semua lembaga negara khususnya Aparat Penegak Hukum (APH) agar sukses pada menjalankan program-program pemerintahannya,” tambahnya.
Indikasi diperlukan bersih-bersih di tempat Kejagung dipicu oknum jaksa yang mana diduga menutupi sumber dana suap senilai Rp920 miliar di dakwaan mantan Kepala Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung (MA) Zarof Ricar.
Pada persidangan di tempat Pengadilan Tipikor Ibukota Indonesia Pusat, Hari Senin (10/2/2025), JPU belaka menyoroti penerimaan gratifikasi tanpa menjelaskan sumber dana yang dimaksud yang mana memicu kejanggalan di penanganan tindakan hukum tersebut.
“Sungguh aneh kalau penegak hukum berupaya menutupi praktik kejahatan yang digunakan sedang ditangani termasuk dugaan permainan di melepas aset sitaan akibat dinilai sangat jauh dari nilai seharusnya,” kata Fernando.
“Komisi Kejaksaan harus bertindak terkait adanya dugaan pelanggaran tersebut,” sambungnya.
Dia kembali berpesan agar upaya memasukkan asas dominus litis di RKUHAP ditolak lantaran akan memperburuk penyidikan yang selama ini kewenangannya ada di tempat Polri.
