MALANG – Instruksi Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri terhadap seluruh kader banteng yang dimaksud menjadi kepala area untuk menunda mengikuti retreat dalam Akademi Militer (Akmil) Magelang memiliki tujuan. Terlebih, instruksi itu dikeluarkan pasca Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) terkait persoalan hukum yang dimaksud menjerat buronan Harun Masiku .
Dalam surat instruksi itu, semua kepala wilayah serta perwakilan kepala tempat dari PDIP diminta untuk menunda perjalanan mengikuti retreat di area Magelang pada 21-28 Februari 2025. Mereka yang tersebut sudah ada di perjalanan pun diminta untuk berhenti.
“Diinstruksikan untuk seluruh kepala wilayah juga perwakilan kepala area PDI Perjuangan, satu kepala tempat serta delegasi kepala tempat untuk menunda perjalanan yang dimaksud akan mengikuti retreat di area Magelang pada tanggal 21-28 Februari 2025,” tulis surat yang tersebut ditandatangani Megawati tersebut.
Bahkan, merekan yang mana telah pada perjalanan diminta untuk berhenti. Kepala tempat diminta untuk menanti arahan lebih lanjut lanjut dari Megawati. “Sekiranya telah lama di perjalanan menuju Perkotaan Magelang untuk berhenti serta mengantisipasi arahan lebih banyak lanjut dari ketua umum,” tuturnya.
Kepala Daerah dari PDIP Bisa Langsung Bekerja
Juru Bicara PDIP Guntur Romli menilai instruksi Megawati adalah langkah yang mana bagus. Pasalnya, kepala wilayah bisa saja secara langsung bekerja untuk rakyat.
Hal itu diungkapkan Guntur pada merespons pertanyaan apakah instruksi Megawati ihwal kepala tempat dari partainya harus menunda keikutsertaan pada kegiatan retreat sebagai bentuk perlawanan terhadap pemidanaan Hasto Kristiyanto oleh KPK.
Guntur pun tak bisa jadi berkomentar lebih lanjut sangat di menanggapi pertanyaan itu. Namun, ia menegaskan bahwa instruksi itu harus dilaksanakan lalu dipatuhi oleh seluruh kader.
