JAKARTA – Indonesia membutuhkan yang digunakan namanya konektivitas digital untuk menghubungkan dari satu pulau ke pulau yang mana lain, satu provinsi ke provinsi yang digunakan lain, satu tempat ke area yang mana lain. Menjadi perhatian Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melakukan percepatan metamorfosis digital nasional dengan mengedepankan percepatan perluasan akses internet serta peningkatan infrastruktur digital , khususnya di tempat wilayah Terdepan, Terpencil, juga Terluar (3T).
Upaya pemerintahan Jokowi di mengikis kesenjangan akses internet di dalam Indonesia lewat berbagai inisiatif di area Kementerian Komunikasi lalu Informatika (Kemenkominfo) diakui oleh Direktur PoliEco Digital Insights Institute (PEDAS) Anthony Leong.
Ia menilai, kinerja pemerintahan Jokowi untuk memangkas kesenjangan akses internet melalui Kemenkominfo sangat baik. “Ya tentunya kinerja Pak Jokowi telah sangat luar biasa, sangat baik (dalam memangkas kesenjangan akses internet pada Indonesia),” kata Anthony pada waktu dihubungi, Rabu (2/10/2024).
Sedianya, otoritas melalui Kemenkominfo telah terjadi melakukan beberapa orang upaya untuk mengikis kesenjangan akses internet. Salah satunya, melalui inisiatif Kemenkominfo seperti pembangunan infrastruktrur sebagai Base Transreceiver Station (BTS) di tempat wilayah 3T, penggelaran jaringan kabel serat optik palapa ring, hingga peluncuran Satelit Multifungsi SATRIA-1.
Dengan upaya itu, terbukti tingkat penetrasi internet di dalam Tanah Air terus naik hingga mencapai 79,5% dari populasi nasional. Selain itu koneksi 4G juga telah mencakup 97,42% wilayah pemukiman, sementara koneksi 5G baru mencakup 3,53% wilayah pemukiman dalam indonesia.
Kendati demikian, Anthony menilai, pemerintah masih perlu meningkatkan keadilan akses internet, khususnya dalam wilayah tertinggal, terdepan dan juga terluar (3T). Menururnya, pengerjaan akses internet tak diadakan cuma di tempat Pulau Jawa.
“Tentunya harus pada kota-kota terpencil, Indonesia Timur kemudian sebagainya. Dan ini tentunya menjadi PR besar kita bagaimana pemerataan, aksesibilitas, lalu juga kompetensi yang mana harus dimiliki oleh rakyat di dalam Indonesia Timur, publik yang dimaksud dalam kota terpencil, 3T khususnya itu harus tambahan merata juga,” tutur Anthony.
Selain Pemerintah, Anthony menilai, warga sipil juga mempunyai tanggung jawab untuk melakukan literasi pemanfaatan internet. Dengan sinergi itu Ia meyakini, cita-cita Indonesia Emas 2045 mampu dapat tercapai.
“Dan ini tugas pemerintah lalu tugas civil society, tugas masyarakat, kita bersatu bahwa harus mencapai bagaimana Indonesia Emas 2045 tentunya perlu punya aksesibilitas dan juga internet yang dimaksud komprehensif, luar biasa,” ucap Anthony.
