JAKARTA – pemerintahan Amerika Serikat mendesak Google untuk mengirimkan Chrome untuk menghidari tuduhan melakukan monopoli bisnis.
Dalam eskalasi tindakan keras antimonopoli besar-besaran terhadap raksasa internet tersebut, sebuah dokumen pengadilan yang digunakan diajukan oleh Departemen Kehakiman Amerika Serikat mendesak dilakukannya perombakan Google.
Proposal yang disebutkan dilaporkan mencakup pelarangan kesepakatan Google untuk menjadi mesin pencari default pada telepon pintar dan juga kemungkinan mengharuskan Google untuk berjualan Android.
Pejabat antimonopoli menyatakan bahwa raksasa teknologi itu harus dipaksa berjualan Android jikalau upaya hukum yang diusulkan tiada mencegahnya mengeksploitasi kendalinya berhadapan dengan sistem operasi seluler Android.
Ia mengusulkan solusi untuk menghilangkan apa yang tersebut dianggapnya sebagai cengkeraman monopoli Google pada internet.
– Mengakhiri kesepakatan pencarian default: Google tak akan lagi diizinkan membayar perusahaan seperti Apple untuk menjadikan mesin pencarinya sebagai default pada perangkat.
Rekomendasi DOJ ini muncul setelahnya putusan pada bulan Agustus oleh Hakim Amit Mehta yang mana memutuskan bahwa Google dengan mempertahankan monopoli pada bursa mesin pencari, sudah melanggar hukum.
Mengecam usulan pemerintah AS, presiden urusan global Google Kent Walker mengungkapkan pejabat Departemen Kehakiman “memilih untuk menggerakkan jadwal intervensionis radikal”.
Walker menyatakan solusi ini “akan merusak banyak komoditas Google” dan juga merusak pembangunan ekonomi perusahaan di teknologi seperti kecerdasan buatan.
“Pendekatan DOJ akan mengakibatkan tindakan pemerintah yang tersebut melampaui batas yang tersebut belum pernah terjadi sebelumnya yang mana akan merugikan konsumen, pengembang, serta bidang usaha kecil Amerika — serta membahayakan kepemimpinan kegiatan ekonomi juga teknologi global Amerika,” tambahnya.
Sementara itu, Adam Kovacevich, kepala kelompok bidang Chamber of Progress, menolak tuntutan pemerintah sebagai “fantastis” dan juga bertentangan dengan standar hukum.
Bahkan apabila Hakim memerintahkan pembubaran Google, jalan ke depannya masih panjang. Google diperkirakan akan mengajukan banding, yang berpotensi menyeret perkara yang disebutkan ke Mahkamah Agung AS.
