Pemerintah Amerika Serikat mengambil langkah tegas terhadap penggunaan kecerdasan buatan asal China dengan memerintahkan lembaga federal sipil menghapus produk dan layanan DeepSeek dari sistem teknologi informasi pemerintah. Kebijakan yang dipublikasikan pada 20 Oktober 2026 melalui Department of Homeland Security (DHS) ini juga melarang pengadaan produk baru yang dikembangkan DeepSeek maupun perusahaan afiliasinya. Langkah tersebut didorong oleh kekhawatiran mengenai keamanan data, potensi akses informasi sensitif, dan risiko rantai pasokan teknologi. Keputusan ini menjadi perkembangan penting dalam persaingan AI global sekaligus memperlihatkan bagaimana keamanan nasional semakin memengaruhi kebijakan penggunaan teknologi digital.
Kebijakan Keamanan Baru Amerika Serikat Batasi Penggunaan DeepSeek
Pemerintah Amerika Serikat memperluas pengawasan terhadap penerapan teknologi kecerdasan buatan yang dianggap memiliki risiko terhadap keamanan informasi pemerintah. Melalui perintah Department of Homeland Security, lembaga federal sipil diperintahkan menyingkirkan produk dan layanan DeepSeek dari sistem teknologi informasi mereka. Kebijakan tersebut juga menjangkau larangan pengadaan produk yang disediakan oleh Hangzhou DeepSeek Artificial Intelligence Co., Ltd. beserta entitas afiliasinya. Di samping larangan tersebut, ketentuan juga berlaku terhadap produk pihak ketiga yang dikembangkan menggunakan implementasi DeepSeek. Kebijakan keamanan ini menunjukkan upaya pemerintah AS untuk mengurangi ketergantungan sistem federal terhadap penyedia teknologi yang dianggap berisiko.
Perintah resmi tersebut ditetapkan lebih awal pada 24 Juli 2026 oleh Menteri Keamanan Dalam Negeri AS, Markwayne Mullin. Walaupun demikian, pemberitahuan kepada publik baru dipublikasikan melalui Federal Register pada 20 Oktober 2026. Dokumen tersebut menjelaskan bahwa pembatasan diterapkan terhadap lembaga eksekutif federal sipil, dengan pengecualian tertentu bagi sistem keamanan nasional dan sistem informasi rahasia khusus. Dengan demikian, kebijakan ini tidak menunjukkan larangan umum bagi seluruh masyarakat Amerika Serikat untuk menggunakan DeepSeek. Pengguna individu juga tidak dengan sendirinya menjadi pihak yang harus menghapus layanan tersebut. Batasan kebijakan tersebut harus dicermati agar keputusan pemerintah tidak ditafsirkan sebagai pemblokiran nasional terhadap seluruh akses DeepSeek.
Kekhawatiran Perlindungan Data Mendorong Kebijakan Amerika Serikat
Di antara kekhawatiran penting dalam pembatasan DeepSeek adalah kekhawatiran terkait pengelolaan data pengguna. Pemerintah Amerika Serikat menilai kemungkinan informasi yang diproses melalui layanan kecerdasan buatan dapat diakses oleh pihak yang tidak memiliki kewenangan. Pada penggunaan sistem pemerintahan, informasi yang digunakan dalam aplikasi AI dapat berisi dokumen internal, data operasional, dan informasi sensitif lainnya. Kekhawatiran tersebut tidak terlepas dari lokasi pemrosesan data serta kerangka hukum yang berlaku terhadap penyedia layanan. Dengan pertimbangan tersebut, penggunaan produk AI dalam lingkungan pemerintahan memerlukan pengawasan yang menyeluruh. Namun demikian, penilaian risiko dan kemungkinan akses data tidak dengan sendirinya memastikan bahwa setiap penggunaan DeepSeek telah menyebabkan kebocoran informasi.
Di samping keamanan informasi, pemerintah AS juga menyoroti risiko keamanan rantai pasokan perangkat lunak. Pada sistem digital berskala besar, satu produk dapat memanfaatkan komponen dari banyak pengembang yang berbeda. Situasi ini menciptakan tantangan ketika organisasi harus memverifikasi asal-usul kode, model AI, serta layanan yang digunakan. Jika suatu aplikasi pihak ketiga mengintegrasikan teknologi DeepSeek, produk tersebut dapat masuk ke dalam ruang lingkup perintah penghapusan sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, proses pemeriksaan tidak cukup hanya mengidentifikasi aplikasi dengan nama DeepSeek. Lembaga pemerintah juga membutuhkan pemeriksaan terhadap berbagai integrasi perangkat lunak untuk mengidentifikasi apakah terdapat komponen yang terpengaruh dalam kebijakan tersebut.
Peran Federal Acquisition Supply Chain Security Act dalam Pembatasan AI
Perintah pembatasan terhadap DeepSeek didasarkan pada Federal Acquisition Supply Chain Security Act of 2018 atau FASCSA. Peraturan federal tersebut menyediakan mekanisme bagi pemerintah Amerika Serikat untuk membatasi pengadaan dan penggunaan produk teknologi yang dinilai menimbulkan risiko keamanan rantai pasokan. Berdasarkan mekanisme hukum ini, Federal Acquisition Security Council melakukan penilaian dan rekomendasi yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Setelah proses penilaian, pejabat yang memiliki kewenangan dapat mengeluarkan perintah pengecualian pengadaan maupun penghapusan produk. Pada sistem eksekutif sipil, kewenangan tersebut menjadi tanggung jawab Menteri Keamanan Dalam Negeri. Melalui kerangka tersebut, pembatasan teknologi diterapkan melalui instrumen hukum resmi, bukan sekadar rekomendasi penggunaan perangkat lunak.
Mengacu pada aturan, instansi yang termasuk dalam perintah harus mematuhi pembatasan pengadaan dan penghapusan produk yang telah diidentifikasi. Meskipun demikian, mekanisme hukum tersebut juga mengatur proses permohonan pengecualian apabila terdapat alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Pengajuan pengecualian harus disampaikan melalui jalur resmi dan tidak dengan sendirinya menghadirkan izin penggunaan. Di samping instansi federal, kontraktor yang menjalankan pekerjaan berdasarkan kontrak federal tertentu juga dapat terdampak aturan rantai pasokan tersebut. Khusus apabila kontrak memuat klausul FASCSA yang berlaku, perusahaan perlu memastikan kesesuaian produk yang digunakan. Ketentuan demikian menggambarkan bahwa pengawasan teknologi pemerintah dapat berdampak terhadap penyedia layanan dan mitra pengadaan.
Dampak Larangan DeepSeek bagi Lembaga Federal dan Industri AI
Dari sudut pandang pengelola sistem pemerintah, perintah penghapusan DeepSeek menciptakan kebutuhan untuk memeriksa penggunaan perangkat lunak secara terstruktur. Tahapan ini dapat mencakup inventarisasi aplikasi, layanan berbasis API, serta komponen AI yang digunakan dalam berbagai sistem internal. Jika ditemukan produk yang termasuk dalam perintah, organisasi harus merencanakan langkah penghapusan sesuai kewajiban yang berlaku. Meskipun demikian, penghentian penggunaan teknologi tertentu harus memperhitungkan ketergantungan aplikasi agar tidak merusak layanan penting secara tidak terencana. Dalam situasi tertentu, aplikasi internal yang menggunakan model AI untuk memproses dokumen mungkin memerlukan pengganti yang telah memenuhi persyaratan keamanan. Dengan pendekatan terencana, risiko gangguan operasional dapat dikurangi selama proses penyesuaian berlangsung.
Dari sisi industri, kebijakan tersebut berpotensi mendorong penyesuaian terhadap keputusan perusahaan yang bekerja sama dengan pemerintah federal Amerika Serikat. Vendor teknologi yang menggunakan model DeepSeek dalam produk mereka sebaiknya mengevaluasi apakah penawaran tersebut tercakup oleh perintah pemerintah. Di samping itu, perusahaan dapat menghadapi kebutuhan tambahan untuk menunjukkan asal-usul komponen AI dalam layanan yang mereka sediakan. Dampak kebijakan tersebut berpotensi meningkatkan perhatian terhadap transparansi rantai pasokan perangkat lunak dan tata kelola model kecerdasan buatan. Namun demikian, pembatasan pada pengadaan federal tidak secara langsung menghapus seluruh peluang penggunaan DeepSeek dalam industri swasta. Pelaku usaha yang tidak terikat ketentuan tetap perlu mengevaluasi risiko teknologi berdasarkan kebutuhan dan kewajiban masing-masing.
Kebijakan DeepSeek Menyoroti Hubungan Teknologi dan Geopolitik
Keputusan Amerika Serikat mencerminkan semakin eratnya hubungan antara persaingan kecerdasan buatan dan kepentingan keamanan nasional. Dalam beberapa tahun terakhir, teknologi kecerdasan buatan berkembang menjadi komponen penting dalam ekonomi digital, penelitian, dan aktivitas pemerintahan. Penyedia teknologi dari berbagai negara bersaing menghadirkan model dengan kemampuan yang semakin canggih. DeepSeek sendiri mendapatkan perhatian internasional melalui pengembangan model seperti DeepSeek R1 dan V3. Namun demikian, kemampuan teknis suatu model tidak secara otomatis menentukan kelayakannya untuk digunakan dalam lingkungan pemerintah. Pertimbangan kedaulatan informasi juga memainkan peranan penting dalam membentuk keputusan pengadaan teknologi.
Dalam perkembangan geopolitik, pembatasan terhadap teknologi asal China memunculkan perbedaan pandangan mengenai keseimbangan antara keamanan nasional dan keterbukaan perdagangan. Pemerintah Amerika Serikat mengutamakan perlindungan sistem federal dari risiko yang dianggap dapat melemahkan keamanan informasi. Sementara itu, pemerintah China menegaskan penolakan terhadap penggunaan alasan keamanan nasional yang dianggap terlalu luas dalam membatasi perusahaan teknologinya. Ketegangan kebijakan tersebut menggambarkan bahwa pengaturan AI kini melibatkan kepentingan ekonomi, keamanan, dan hubungan internasional. Untuk perusahaan teknologi internasional, perkembangan tersebut dapat meningkatkan kebutuhan terhadap audit keamanan, transparansi asal model, dan kepatuhan regulasi. Oleh karena itu, perusahaan yang mengintegrasikan AI lintas negara sebaiknya memahami perubahan kebijakan di setiap pasar tempat mereka beroperasi.
Kesimpulan tentang Perintah Penghapusan DeepSeek di Amerika Serikat
Keputusan Amerika Serikat untuk mengeluarkan DeepSeek dari sistem pemerintah federal sipil menandai perkembangan penting dalam pengawasan TEKNOLOGI kecerdasan buatan. Berdasarkan kewenangan Federal Acquisition Supply Chain Security Act, pemerintah AS mengendalikan pengadaan serta penggunaan produk yang dinilai menimbulkan risiko keamanan rantai pasokan. Kebijakan tersebut menegaskan bahwa keamanan data dan asal-usul perangkat lunak menjadi pertimbangan penting dalam penggunaan AI pada lingkungan pemerintahan. Namun demikian, ruang lingkup kebijakan harus diperhatikan secara tepat karena tidak secara otomatis berlaku seluruh pengguna individu maupun perusahaan swasta. Seiring perubahan industri, keputusan ini berpotensi meningkatkan pengawasan terhadap penyedia AI serta rantai pasokan teknologi global. Apa pendapat Anda, apakah pembatasan model AI asing pada sistem pemerintah menjadi strategi yang diperlukan dalam melindungi informasi sensitif? Bagikan pandangan Anda mengenai kebijakan keamanan AI.
