JAKARTA – Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menanggapi revisi Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia ( RUU TNI ) yang tersebut telah lama disahkan menjadi UU. Pengesahaan RUU yang disebutkan melalui Rapat Paripurna DPR pada Kamis (20/3/2025).
Menurut Anies, RUU TNI yang tersebut baru disahkan memunculkan berbagai pertanyaan. Apakah benar-benar menghadirkan perbaikan atau malah membuka ruang bagi tantangan baru. Menurutnya, UU semestinya bertujuan menjaga profesionalitas TNI serta kemurnian demokrasi.
“Kita semua ingin TNI yang dimaksud kuat, profesional, lalu fokus pada tugas utamanya: menjaga pertahanan dan juga kesatuan negara. Jangan sampai revisi ini justru membebani TNI dengan tugas-tugas baru yang tersebut sanggup mengalihkan dari fokus utamanya,” kata Anies di cuitannya di area X dikutip, Akhir Pekan (23/3/2025).
Anies menyoroti salah satu yang digunakan menjadi perhatian masyarakat, yakni proses revisi UU TNI berjalan sangat cepat. Selain itu, masyarakat sulit mengakses draf akhir RUU TNI juga minim forum diskusi sebagai bagian dari proses penyusunannya. “Kalau kebijakan dibuat terburu-buru, bagaimana menjamin hasilnya benar-benar baik bagi negara dan juga utamanya bagi TNI sendiri,” kata Anies.
Jika revisi ini bertujuan menguatkan TNI, kata Anies, maka semua elemen rakyat harus melakukan konfirmasi ada rambu-rambu hukum yang digunakan jelas. Apa mekanisme pengamannya? Bagaimana memverifikasi bahwa inovasi ini tak akan menyebabkan dampak dalam luar niat awal pembuat kebijakan?
Selanjutnya, apakah revisi menyelesaikan permasalahan dalam internal TNI? Salah satu tantangan besar di tempat TNI adalah meritokrasi pada jenjang karier. Anies ingin tentara-tentara terbaik mendapat penawaran dikarenakan prestasi, bukanlah lantaran faktor non meritokratik.
“Kita semua ingin mengawasi TNI yang makin profesional, kuat, juga dihormati, baik di tempat pada negeri maupun internasional. Seluruh rakyat mencintai TNI yang profesional kemudian berpihak pada rakyat. Maka justru sebab itu, kebijakan ini harus dikawal dengan hati-hati,” katanya.
Mantan Calon Presiden (Capres) 2024 mengutip pandangan Presiden Soekarno terkait TNI. Bung Karno melarang angkatan konflik masuk lalu terlibat politik. Menurut Anies, Jenderal Soedirman walau tak setuju dengan tindakan pemerintah, selalu membantu kewenangan pemerintah yang sah lalu berfokus pada penguatan kemampuan utama TNI.
