BEIJING – Perusahaan induk TikTok , ByteDance yang mana berbasis China sedang mengajukan gugatan hukum terhadap undang-undang yang digunakan memaksanya untuk jual asetnya pada Amerika Serikat.
Senator Demokrat Ed Markey lalu Senator Republik Rand Paul pada hari Kamis mendesak Presiden Joe Biden untuk menambah masa berlaku batas waktu 19 Januari selama 90 hari bagi ByteDance untuk jual asetnya ke Amerika Serikat dari untuk menghadapi larangan TikTok.
Mahkamah Agung menyatakan pada hari Rabu bahwa mereka itu akan mempertimbangkan tantangan hukum terhadap TikTok kemudian ByteDance, dengan memohon perintah untuk menghentikan larangan atau penjualan.
“Mengingat masa depan undang-undang ini yang tersebut bukan menentu serta konsekuensinya terhadap kebebasan berekspresi, kami mendesak Anda untuk memicu perpanjangan 90 hari sebelum 19 Januari,” tulis para senator terhadap Biden.
Para penantang mengajukan banding melawan putusan pengadilan yang tambahan rendah yang mana menguatkan hukum tersebut. TikTok digunakan oleh sekitar 170 jt warga Amerika.
Departemen Kehakiman menyatakan bahwa sebagai perusahaan TikTok memunculkan “ancaman keamanan nasional yang tersebut sangat besar serta mendalam” dikarenakan aksesnya ke beberapa besar data pengguna Amerika, mulai dari lokasi hingga arahan pribadi, lalu kemampuannya untuk secara diam-diam memanipulasi konten yang mana dilihat orang Amerika di dalam program tersebut.
Berdasarkan putusan tersebut, seandainya perusahaan menolak, maka TikTok akan dilarang beroperasi di dalam Negeri Paman Sam tersebut. Chew pada hari Hari Jumat menyatakan terhadap staf aplikasi mobile video yang dimaksud bahwa mereka itu akan mencoba memohonkan pengadilan untuk menghentikan pemberlakuan hukum tersebut.
“Langkah kami selanjutnya adalah mengajukan putusan pengadilan melawan larangan tersebut, sambil mengantisipasi peninjauan oleh Mahkamah Agung AS,” tulis Chew di memo terhadap staf. “Meskipun berita hari ini mengecewakan, yakinlah kami akan melanjutkan perjuangan untuk melindungi kebebasan berbicara dalam jaringan kami,” tulis Chew, seperti dilansir Global Times.
Media Amerika Serikat The Information juga melaporkan tentang janji direktur utama TikTok untuk menghadirkan hambatan larangan yang disebutkan ke Mahkamah Agung Amerika Serikat dan juga memo internalnya untuk staf.
