JAKARTA – Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengaku mendengar sejumlah laporan yang dimaksud mengumumkan jikalau berbagai institusi negara yang digunakan menunjukkan keberpihakannya jelang pemungutan ucapan pemilihan gubernur 2024 pada 27 November.
Megawati menyebut, aparat dari institusi negara yang dimaksud melakukan pemaksaan terhadap rakyat agar memilih paslon tertentu dengan memberikan bantuan sosial.
“Saya mendengar begitu banyak laporan terhadap institusi negara yang dimaksud tidak ada netral,” kata Megawati pada tayangan video yang diputar ketika jumpa pers dalam Kantor DPP PDIP, Menteng, Ibukota Indonesia Pusat, Rabu (20/11/2024).
Presiden ke-5 RI itu menilai, hal yang dimaksud adalah bentuk kebijakan pemerintah uang atau money politics yang dimaksud diadakan dengan menggunakan institusi negara. Megawati berharap rakyat Indonesia tak termakan iming-iming bansos yang dimaksud dan juga mengimbau warga tetap saja teguh menghadapi preferensi kebijakan pemerintah merek dalam Pemilihan Kepala Daerah 2024.
Megawati sempat menyinggung publik di area Ghana yang mana menolak bantuan sosial demi mempertahankan pilihan urusan politik mereka. “Pilihlah calon kepala tempat juga delegasi kepala area dengan bijak. Pilih yang tersebut terbaik, pilihlah yang mana mampu memberikan jaminan masa depan,” ujarnya.
