JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan terhadap Menteri Energi dan juga Narasumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia pada rapat dalam Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa, 4 Februari 2025. Pertemuan yang disebutkan mengeksplorasi terkait kelangkaan LPG 3 kilogram (kg) akibat Kementerian Daya dan juga Narasumber Daya Mineral (ESDM) melarang pemasaran sampai ke tingkat pengecer atau warung kelontong.
“Bapak presiden memerintahkan ke saya sejak dari tadi malam, tadi pagi sampai dengan hari ini, tugas kami menghadapi arahan bapak presiden adalah melakukan konfirmasi seluruh proses subsidi tepat sasaran,” kata Bahlil di dalam Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (4/2/2025).
“Yang kedua pada tata kelolanya harus baik. Yang ketiga, rakyat dipastikan harus segera mendapat apa yang menjadi keperluan mereka, teristimewa menyangkut LPG. Jadi harus dapat, jangan jauh-jauh kata bapak presiden,” sambungnya.
Prabowo, kata Bahlil, menginstruksikan reformasi subsidi LPG agar lebih lanjut tepat sasaran serta tidaklah lagi disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu.
“Jujurlah, ada oknum-oknum yang main untuk menyalahgunakan subsidi ini masa kita mau biarkan? masa kita mau kalah dari atlet ini? Kalau saya sih itu aja,” jelasnya.
Bahlil mengungkapkan bahwa reformasi subsidi LPG menjadi perhatian utama pemerintah, khususnya akibat skema yang digunakan ada pada waktu ini telah berlangsung selama lebih besar dari 20 tahun tanpa inovasi signifikan. Bahlil pun menegaskan bahwa subsidi LPG yang tersebut mencapai Rp87 triliun per tahun harus benar-benar dirasakan rakyat yang mana berhak.
“Diharapkan penduduk mendapatkan nilai tukar dengan yang mana semurah-murah mungkin. Tapi kenyataannya kan sekarang, jujur kita katakan, ada di tempat tingkat sampai tingkat penduduk itu, dibeli sampai tarif Rp25.000 per tabung. Tidak hanya sekali itu, ada juga yang dimaksud mengoplos. Hal ini kan sayang,” kata Bahlil.
Prabowo, kata Bahlil, juga menegaskan bahwa penataan subsidi harus dijalankan agar tak terjadi pemborosan anggaran lalu kebocoran di area tingkat distribusi. Sebagai solusi, pemerintah telah dilakukan mengubah sistem distribusi LPG di tempat tingkat pengecer dengan meninggal status mereka itu menjadi sub pangkalan yang tersebut lebih banyak mudah diawasi.
