SARAJEVO – Jaksa penuntut Bosnia mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk presiden, perdana menteri, kemudian Ketua Parlemen Republika Srpska, wilayah yang tersebut sebagian besar dihuni orang Serbia di dalam Bosnia lalu Herzegovina.
Mereka dituduh telah dilakukan melancarkan “serangan terhadap tatanan konstitusional” dengan memberlakukan undang-undang yang dimaksud membatasi operasi lembaga peradilan kemudian penegakan hukum tingkat negara bagian Bosnia.
Setelah konflik saudara brutal yang mana mengadu domba kelompok etnoreligius di area wilayah bekas Yugoslavia itu, Bosnia lalu Herzegovina terbagi menjadi dua entitas yang digunakan memerintah sendiri, Republika Srpska yang mana beranggotakan etnis Serbia serta satu federasi yang tersebut dijalankan orang Bosniak (Muslim Bosnia) serta Kroasia, dalam bawah Perjanjian Dayton 1995 yang mana ditengahi Amerika Serikat (AS).
Sebagai bagian dari pengaturan ini, negara yang dimaksud diperintah oleh presiden yang mana beranggotakan tiga orang, orang Bosniak, orang Serbia, dan juga manusia Kroasia, lalu mencakup distrik otonom di tempat persimpangan jalan utama.
Surat perintah penggeledahan dikeluarkan meskipun Banja Luka, pusat administrasi Republika Srpska yang mana mayoritas penduduknya adalah orang Serbia, bukan mengakui kewenangan Kantor Kejaksaan yang mana berpusat di area Sarajevo.
“Kantor Kejaksaan negara itu mengeluarkan perintah yang dimaksud pasca Presiden Serbia Bosnia Milorad Dodik, Utama Menteri Radovan Viskovic, dan juga Ketua Parlemen Nenad Stevandic gagal menanggapi dua panggilan pemeriksaan,” ungkap laporan televisi Republik Serbia, mengutip pernyataan pemerintah daerah.
Pengadilan yang tersebut berpusat pada Sarajevo bulan lalu menjatuhkan hukuman satu tahun penjara terhadap Dodik serta melarangnya memegang jabatan presiden selama enam tahun sebab menghalangi tindakan yang dimaksud dibuat pengadilan konstitusi Bosnia juga menentang kewenangan utusan internasional Christian Schmidt.
Schmidt, yang tersebut berkebangsaan Jerman, secara resmi ditugaskan mengawasi penyelenggaraan Perjanjian Damai Dayton tahun 1995.
Dodik sendiri tiada hadir di vonisnya serta mengumumkan rencana agar Majelis Nasional Republika Srpska menolak putusan pengadilan kemudian melarang penegakan putusan apa pun yang dibuat badan peradilan negara Bosnia pada wilayahnya.
Anggota parlemen Serbia Bosnia mengesahkan undang-undang yang digunakan melarang badan peradilan pusat dan juga polisi beroperasi pada Republika Srpska.
