JAKARTA – otoritas masih mengkaji kebijakan biaya gas bumi tertentu (HGBT) sebesar USD6 per MMBTU untuk tujuh sektor lapangan usaha lalu ada wacana untuk mencabut subsidi HGBT. Ada juga pendapat yang tersebut menginginkan subsidi dihapus, walau gas merupakan salah satu komponen biaya utama di bidang industri.
Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Gerindra Bambang Haryo Soekartono (BHS) menyatakan sudah ada waktunya pemerintah melakukan audit penerapan tarif gas alam di tempat di negeri, baik yang digunakan untuk sektor maupun untuk rakyat. Sebab, nilai tukar gas Indonesia pada waktu ini telah terlalu tinggi, apabila dibandingkan dengan dengan nilai gas alam internasional yang tersebut belaka USD3,21 per MMBTU.
“Kita ini salah satu penghasil gas alam terbesar dunia, bahkan baru hanya ditemukan sumber gas di tempat Aceh yang dimaksud jarak jauh lebih lanjut besar 18 kali lipat dari yang pada hasilkan di dalam Arab Saudi. Seharusnya tarif gas alam dalam Indonesia sejenis dengan yang dimaksud di tempat berlakukan di area Arab Saudi, yaitu USD0,5 per MMBTU,” ujar BHS, di pernyataannya, Selasa (17/12/2024).
Dia menyebutkan nilai gas sektor yang dimaksud disubsidi semata-mata untuk tujuh sektor industri, yaitu pupuk, petrokimia, oleochemical, baja, keramik, kaca lalu sarung tangan karet adalah USD6 per MMBTU. Sementara yang tidak ada mendapatkan subsidi mayoritas item sektor adalah USD11-12 per MMBTU, tergantung klasifikasi industri.
Ketentuan itu, katanya, sangat mahal juga tinggi sekali harganya, bandingkan dengan nilai gas lapangan usaha dalam Malaya yang dimaksud sebesar USD4,5 per MMBTU. Sementara, tarif gas bidang pada Thailand adalah USD5,5 per MMBTU serta nilai tukar gas bidang di tempat Vietnam sekitar USD6,39 per MMBTU.
“Bagaimana sektor kita bisa jadi bersaing di area domestik maupun internasional apabila nilai gas alam untuk lapangan usaha dalam Indonesia dua sampai tiga kali lipat dari negara-negara Asia Tenggara tersebut, apalagi di tempat sektor pertanian, bidang pupuk mempunyai total biaya 70 persennya adalah komponen dari gas alam,” jelas Bambang.
BHS menjelaskan apabila biaya subsidi HGBT untuk pupuk dikembalikan normal maka harga jual pupuk akan meningkat tajam, bisa-bisa dua kali lipat. Kondisi itu tentu akan menyulitkan produksi pertanian di area Indonesia juga biaya beras yang ketika ini telah sangat mahal, sehingga akan menjadi sangat lebih lanjut mahal.
Bambang yakin pemerintahan Prabowo akan memperhatikan kondisi ini untuk tak mencabut subsidi HGBT, bahkan akan mempertimbangkan harga jual gas alam untuk sektor menjadi USD6 per MMBTU untuk semua jenis industri.
“Kita harapkan mampu turun menjadi mirip dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya sehingga tarif komoditas lapangan usaha akan diskon juga daya beli warga kembali meningkat,” tandasnya.
Kebijakan ini, katanya, akan lebih besar meningkatkan iklim usaha sektor yang tersebut ada di dalam Indonesia sehingga tidaklah gulung tikar maupun berpindah ke negara lain yang dampaknya akan meningkatkan pengangguran. Dengan kebijakan itu, diharapkan bidang di dalam negara lain berminat masuk ke Indonesia sehingga kegiatan ekonomi menjadi meningkat 8% sesuai target yang mana diinginkan Presiden Prabowo.
