Beijing – Otoritas kejaksaan China berupaya meningkatkan kekuatan pemeliharaan bagi warga lanjut usia (lansia), penyandang disabilitas, juga kelompok rentan lainnya di litigasi kepentingan umum, demikian ungkap lembaga kejaksaan tertinggi negara yang disebutkan pada Mulai Pekan (24/2).
Dalam sebuah konferensi pers, Kejaksaan Agung Rakyat (Supreme People's Procuratorate/SPP) China menyatakan pada 11 bulan pertama 2024, lembaga-lembaga kejaksaan pada seluruh negara itu telah lama menangani 3.318 tindakan hukum yang berkaitan dengan pengamanan lansia, penyandang disabilitas, serta pekerja perempuan, migran dan juga pekerja jenis baru.
SPP menyatakan kejaksaan membidik beberapa kesulitan sosial yang tersebut menonjol juga bidang-bidang utama yang dimaksud telah terjadi melanggar kepentingan publik seperti diskriminasi ketenagakerjaan terhadap perempuan, lembaga perawatan lansia yang digunakan tiada miliki izin, serta masalah-masalah terkait dana jaminan kerja bagi penyandang disabilitas.
Menurut SPP, pemeliharaan hak dan juga kepentingan kelompok rentan telah dilakukan menjadi fokus utama di litigasi kepentingan umum pada China. Lebih dari 140.000 perkara litigasi kepentingan umum telah lama ditangani pada Januari hingga November tahun lalu.
Selain itu, SPP juga menambahkan bahwa pada proses penanganan kasus-kasus yang digunakan menyangkut kepentingan umum, otoritas kejaksaan telah lama memprioritaskan masalah-masalah yang berkaitan dengan kegelisahan penduduk yang dimaksud mendesak seperti proteksi ekologi, keamanan obat kemudian makanan, pemeliharaan informasi pribadi.serta kecurangan telekomunikasi.
SPP mencatatkan data di 11 bulan pertama tahun lalu, sebanyak 55.000 tindakan hukum pengamanan ekologi kemudian sumber daya telah dilakukan diselesaikan. Sementara 23.000 perkara yang mana melibatkan keamanan obat kemudian makanan juga 4.848 perkara terkait pengamanan informasi pribadi telah lama ditangani.
