JAKARTA – Menteri Koordinator Lingkup Politik dan juga Ketenteraman (Menko Polkam) Budi Gunawan menyatakan usulan Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjadi badan ad hoc atau lembaga yang tidak ada tetap memperlihatkan mempunyai kelebihan serta kekurangan.
Oleh akibat itu, penting dijalankan pengkajian mendalam sebelum hal yang disebutkan diputuskan.
Hal yang disebutkan dikatakan Menteri Koordinator Sektor Politik lalu Ketenteraman (Menko Polkam) Budi Gunawan usai menyelenggarakan rapat koordinasi dengan jajaran KPU RI, TNI, Kepolisian juga Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk kesiapan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024 pada Awal Minggu (25/11/2024).
“Saya kira mengubah status KPU menjadi badan ad hoc tentu mempunyai kelebihan lalu kekurangan, tergantung pada sudut pandang kemudian tujuan yang tersebut ingin kita capai,” kata Budi Gunawan di konferensi pers di area gedung utama kantor Kemenko Polkam, Jakarta.
“Oleh karenanya memang benar penting untuk dilaksanakan pengkajian terlebih dahulu secara mendalam terhadap dampak daripada pembaharuan KPU yang dimaksud terkait dengan independensi, kemudian kredibilitas juga efektivitas KPU pada melaksanakan pilpres ke depan yang tersebut bebas lalu aktif,” lanjutnya.
Dia menekankan perlu adanya diskusi secara terbuka ataupun masukan-masukan dari elemen rakyat sebelum diputuskan pembaharuan hal tersebut.
“Dalam rangka membantu dalam di menentukan arah mana yang digunakan terbaik bagi reformasi kelembagaan KPU ini ke depan,” tandasnya.
Adapun terkait KPU serta Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menjadi badan Ad Hoc sempat diusulkan oleh Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Usulan itu juga sempat diungkapkan anggota baleg DPR RI Saleh Daulay.
Tujuan usulan yang disebutkan untuk penghematan anggaran negara. Sebab anggaran untuk penyelenggaraan pemilihan umum terbilang cukup besar.
