DKI Jakarta – Pembentukan atau pemilihan menteri merupakan salah satu aspek penting di sistem pemerintahan Indonesia. Menteri sebagai bagian dari kabinet mempunyai peran strategis pada pelaksanaan kebijakan publik, pengelolaan sumber daya, juga pengembangan program-program yang berdampak secara langsung pada masyarakat.
Menteri adalah pejabat membesar negara yang digunakan diangkat oleh presiden untuk membantu menjalankan pemerintahan, yang bertanggung jawab di menjalankan kementerian yang dimaksud dipimpinnya.
Dalam tugasnya, setiap menteri menyusun kebijakan sesuai dengan bidang lalu tugas masing-masing, dan juga melaksanakan program-program yang sesuai dengan visi juga misi pemerintah.
Selain itu, menteri mempunyai peran di pengambilan tindakan dan juga pelaporan untuk presiden mengenai pelaksanaan tugas kementerian.
Berikut, informasi terkait dasar hukum juga ketentuan pembentukan menteri pada Undang-Undang pada Indonesia.
Dasar hukum pembentukan menteri
1. UUD 1945
Pada pasal 17 UUD 1945 menyatakan bahwa "Presiden mengangkat menteri-menteri dan juga diberhentikan oleh Presiden”. Dalam menjalankan tugasnya, presiden dibantu oleh menteri untuk membantu pada menjalankan pemerintahan. Hal ini menegaskan kewenangan presiden di mengangkat menteri, juga dapat diberhentikan dengan segera oleh presiden
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008
Undang-undang ini mengatur tentang pembentukan, pengorganisasian, lalu fungsi kementerian. Dalam pasal-pasalnya, undang-undang ini menjelaskan rangka organisasi kementerian juga mekanisme pembentukan serta pengangkatan menteri.
Ketentuan pembentukan menteri pada Undang- undang
Pembentukan atau pemilihan menteri dijalankan secara dengan segera oleh presiden, sesuai dengan ketentuan yang diatur di beragam pasal Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, khususnya di Bab V. Berikut adalah ketentuannya:
• Pasal 12
Presiden membentuk Kementerian luar negeri, pada negeri, juga pertahanan, sebagaimana dimaksud di Undang-Undang Dasar Negara Republik Negara Indonesia Tahun 1945.
• Pasal 13
1. Presiden membentuk Kementerian sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) lalu ayat (3).
2. Pembentukan Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan:
- Efisiensi dan juga efektivitas
- Cakupan tugas kemudian proporsionalitas beban tugas
- Kesinambungan, keserasian, dan juga keterpaduan pelaksanaan tugas.
- Perkembangan lingkungan global.
• Pasal 14
Untuk kepentingan sinkronisasi juga koordinasi urusan Kementerian, presiden dapat membentuk Kementerian koordinasi.
• Pasal 15
Jumlah keseluruhan Kementerian sebagaimana dimaksud pada Pasal 12, Pasal 13, juga Pasal 14 paling sejumlah 34 (tiga puluh empat).
• Pasal 16
Pembentukan Kementerian sebagaimana dimaksud pada Pasal 12, Pasal 13, juga Pasal 14 paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak Presiden mengucapkan sumpah/janji.
Artikel ini disadur dari Dasar hukum dan pembentukan menteri dalam Undang-undang di Indonesia
