Melanjutkan 10 Tahun Pemerataan Infrastruktur Pertelekomunikasian ke Era Prabowo-Gibran

JAKARTA – Selama 10 tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo, keadilan infrastruktur telekomunikasi menjadi fokus pemerintah. Tujuannya untuk menguatkan layanan digital hingga ke wilayah terpencil, sebagai upaya mengupayakan peningkatan kegiatan ekonomi digital Indonesia.
Direktur PoliEco Digital Insights Institute (PEDAS), Anthony Leong mengatakan, apa yang digunakan sudah ada diadakan pemerintahan Jokowi untuk mengikis kesenjangan akses internet dalam Indonesia harus dilanjutkan pada Pemerintahan Presiden serta Wakil Presiden terpilih 2024, Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka.
“Ya harus dilanjutkan, lalu ini sudah ada bagus on the track harus dilanjutkan kemudian tambahan komprehensif lagi ke depan (pemerintahan Prabowo-Gibran),” kata Anthony ketika dihubungi, Rabu (2/10/2024).
Diketahui, Kemenkominfo telah terjadi melakukan banyak upaya untuk mengikis kesenjangan akses internet. Salah satunya, melalui inisiatif konstruksi infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) pada wilayah 3T, penggelaran jaringan kabel serat optik palapa ring, hingga peluncuran Satelit Multifungsi SATRIA-1.
Dengan upaya itu, terbukti tingkat penetrasi internet di tempat Tanah Air terus naik hingga mencapai 79,5% dari populasi nasional. Selain itu koneksi 4G juga sudah ada mencakup 97,42% wilayah pemukiman, sementara koneksi 5G baru mencakup 3,53% wilayah pemukiman di tempat indonesia.
“Ya tentunya kinerja Pak Jokowi sudah ada sangat luar biasa, sangat baik (dalam memangkas kesenjangan akses internet di area Indonesia),” tuturnya.
Namun pemerintah masih perlu meningkatkan kesetaraan akses internet, khususnya di tempat wilayah 3T. Menurutnya, konstruksi akses internet tak dijalankan hanya sekali di area Pulau Jawa, melainkan di area wilayah terluar sekali pun.
“Tentunya harus dalam kota-kota terpencil, Indonesia Timur dan juga sebagainya. Ini adalah tentunya menjadi PR besar kita bagaimana pemerataan, aksesibilitas, serta juga kompetensi yang tersebut harus dimiliki oleh publik di tempat Indonesia Timur, rakyat yang digunakan pada kota terpencil, 3T khususnya itu harus tambahan merata juga,” ujar Anthony.






