Ibukota Indonesia – Kementerian Pertanian (Kementan) mengutarakan perluasan lahan sawah menjadi kunci menuju kedaulatan pangan bagi masyarakat.
Ketua Task Force Cetak Sawah Kementerian Pertanian Husnain mengatakan, pemerintah berencana melakukan perluasan areal pertanian melalui Proyek Cetak Sawah seluas 3 jt hektar tahun 2025-2027 untuk memperkuat Kedaulatan Pangan kemudian Lumbung Pangan Dunia.
”Saat ini bertambah konflik Timur Tengah yang tersebut juga akan berdampak pada pangan dan juga ekonomi global apabila tidaklah diantisipasi,” kata Husnain pada FGD Perluasan Lahan Sawah sebagai Kunci Utama Kedaulatan Pangan dalam Bogor, sebagaimana penjelasan diterima di Jakarta, Senin.
Untuk itu, persiapannya perlu dijalankan dari sekarang. Daerah prioritas acara yang dimaksud adalah Merauke (Papua Selatan) serta Kalimantan Tengah setiap 1 jt hektar, Kalimantan Selatan 500 ribu hektar juga Sumatera Selatan 250 ribu hektar, sisanya (250 ribu hektar) dalam provinsi lain.
Krisis pangan masih menjadi isu penting yang digunakan meresahkan sejumlah negara dikarenakan dapat berdampak pada krisis dunia usaha global. Organisasi Pangan kemudian Pertanian (FAO) juga Inisiatif Pangan Bumi (WFP) mengeluarkan peringatan tegas krisis pangan akut yang dimaksud membayangi lebih lanjut dari 59 negara dengan penduduk bumi sekitar 970 juta.
Beberapa situasi yang tersebut disinyalir sebagai pendorong yaitu pelambatan produksi pangan, kelangkaan kemudian kenaikan unsur baku industri, pembaharuan iklim, lalu konflik antar negara Rusia-Ukraina yang dimaksud masih berlangsung menghambat ekspor dan juga nilai tukar substansi pangan seperti gandum juga biji-bijian.
Penduduk Nusantara ketika ini berjumlah 281,6 jt jiwa dengan laju perkembangan 1,1 persen per tahun, sehingga pada tahun 2033 diperkirakan akan mencapai 309,8 jt jiwa. Jumlah ini tentu harus diimbangi dengan peningkatan produksi beras. Secara nasional, lahan sawah beralih fungsi sekitar 90-100 ribu hektar per tahun yang mana jikalau tanpa kompensasi apa-apa akan menyebabkan penurunan terus menerus kapasitas produksi pangan nasional, khususnya beras.
Angka BPS (2023) menyebutkan pada tahun 2022 lahan sawah Negara Indonesia memproduksi padi 55,67 jt ton gabah kering giling (GKG) setara dengan 32,07 jt ton beras, sedangkan konsumsi 35,3 jt ton beras, terdapat defisit sekitar 3,23 jt ton beras. Untuk itu diperlukan peningkatan luas areal tanam melalui pencetakan sawah baru. Lahan-lahan yang digunakan berubah menjadi target perluasan areal pertanian adalah lahan non gambut, baik yang berada di dalam lahan rawa maupun non rawa.
Staf Khusus Menteri Pertanian RI Area Percepatan Produksi Pertanian Muhammad Arsyad mengutarakan selama ini pemerintah telah melakukan pergerakan menambah area lahan pangan selain mengoptimalkan lahan pangan yang mana tersedia.
”Selama ini pemerintah sudah ada melakukan aksi menambah area lahan pangan selain mengoptimalkan lahan pangan yang tersebut tersedia. Ada peluang, tantangan, dan juga kendala. eksekutif membutuhkan solusi berhadapan dengan kendala-kendala yang tersebut ditemui di dalam lapangan,” kata Arsyad.
Sementara itu, guru besar ilmu tanah Institut Pertanian Bogor Budi Mulyanto mengemukakan penambahan luas lahan pangan memang benar penting dijalankan ke Tanah Air akibat luas lahan pangan per kapita ke Nusantara paling rendah ke planet yaitu semata-mata 0,026 hektar per kepala.
Budi mengakui, menambah areal lahan pangan berubah jadi tantangan bagi pemerintah dikarenakan masih banyak persoalan yang tersebut harus diurai. Saat ini masih banyak provinsi yang mana area Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) belum menjadi bagian dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Dampaknya alih fungsi lahan masih belum optimal untuk dikendalikan.
Kondisi semacam ini menyebabkan kerawanan agraria yang digunakan dapat berdampak pada kerawanan nasional. Perlu segera direalisasikan penguatan dengan langkah strategis seperti membentuk Kawasan Krusial Nasional Pangan (KSNP) dengan diversifikasi sumber unsur pangan.
Artikel ini disadur dari Kementan: Perluasan lahan sawah kunci menuju kedaulatan pangan
