JAKARTA – Kementerian Pertambangan (Kemenperin) menyampaikan usulan tambahan insentif untuk mengupayakan keberlanjutan sektor otomotif pada berada dalam tantangan berat yang mana diprediksi terus berlanjut pada 2025. Langkah ini diambil untuk mengatasi dampak kebijakan pajak yang mana meningkatkan nilai kendaraan bermotor juga melemahnya daya beli masyarakat.
Tantangan Utama Industri Otomotif
Industri otomotif mengalami kontraksi signifikan pada 2024, dengan penurunan lingkungan ekonomi sebesar 13,9%, menyisakan total jualan sebanyak 865.723 unit.
Angka ini lebih tinggi rendah dibandingkan tren bursa yang digunakan selama satu dekade terakhir stagnan di area kisaran 1 jt unit per tahun. Faktor utama penurunan ini mencakup kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12%, penerapan opsen pajak kendaraan bermotor (PKB), kemudian bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) yang meningkatkan harga jual kendaraan.
Selain itu, jumlah agregat kelas menengah yang dimaksud menjadi kelompok konsumen utama kendaraan bermotor juga mengalami penurunan signifikan. Pada 2019, jumlah keseluruhan kelas menengah di dalam Indonesia tercatat sebanyak 57 juta, namun bilangan bulat ini merosot menjadi belaka 47,85 jt pada 2024. Penurunan ini turut mengurangi kekuatan daya beli masyarakat, yang mana berdampak dengan segera pada pemasaran kendaraan bermotor.
Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, juga Elektronika Kemenperin, Setia Darta, menyatakan bahwa kontraksi ini juga dipengaruhi oleh kenaikan suku bunga kredit kendaraan bermotor. “Pada 2024, sektor otomotif mengalami kontraksi sebesar 16,2%. Tantangan ini diperparah oleh kebijakan kenaikan PPN, opsen PKB, kemudian BBNKB yang tersebut menyebabkan nilai tukar kendaraan semakin mahal di dalam bursa domestik,” jelas Setia Darta di keterangannya di area Jakarta, Selasa (14/1/2025).
Strategi Kemenperin untuk Membantu Industri Otomotif
Sebagai upaya untuk mengatasi penurunan pasar, Kemenperin telah lama mengajukan beberapa usulan insentif, di dalam antaranya:
– PPnBM Ditanggung pemerintahan (DTP) sebesar 3% untuk kendaraan hybrid, termasuk plug-in hybrid (PHEV), full hybrid, juga mild hybrid.
– PPN DTP sebesar 10% untuk kendaraan listrik (EV) guna mempercepat adopsi kendaraan ramah lingkungan.
– Relaksasi opsen PKB dan juga BBNKB berbentuk penundaan atau keringanan, yang digunakan diharapkan dapat menekan kenaikan biaya kendaraan di dalam pasar.
Saat ini, sebanyak 25 provinsi sudah menerbitkan regulasi terkait relaksasi opsen PKB juga BBNKB untuk membantu bidang otomotif. “Kebijakan ini diharapkan mampu memberikan dampak nyata terhadap keberlanjutan sektor otomotif nasional juga menjaga daya saingnya di tempat bursa domestik maupun global,” tambah Setia Darta.
Efek Insentif terhadap Pasar
Menurut Kemenperin, implementasi insentif tambahan dapat menyelamatkan lingkungan ekonomi otomotif Indonesia dengan estimasi transaksi jual beli yang tersebut kembali mendekati 900 ribu unit pada 2025. Sebaliknya, tanpa dukungan insentif, penurunan lingkungan ekonomi berpotensi berlanjut, memperburuk situasi yang digunakan sudah pernah berlangsung sejak awal 2024.
Penurunan tajam ini memerlukan perhatian kritis lantaran kontribusi sektor otomotif terhadap perekonomian nasional cukup besar. Berdasarkan data dari Asosiasi Industri Otomotif Indonesia (GAIKINDO), sektor ini menyumbang lebih besar dari 10% terhadap Pendapatan Domestik Bruto sektor manufaktur juga menciptakan lapangan kerja bagi jutaan pekerja di area seluruh rantai pasok industri.
Insentif yang dimaksud Telah Diberikan: Efektivitas dan juga Tantangan
Hingga kini, pemerintah sudah merilis diskon pajak transaksi jual beli berhadapan dengan barang mewah (PPnBM) sebesar 3% untuk kendaraan hybrid. Namun, insentif ini dinilai belum cukup untuk menggenjot transaksi jual beli mobil secara signifikan.
Data menunjukkan bahwa meskipun ada penurunan tarif pada kendaraan tertentu, pangsa secara keseluruhan masih lesu akibat daya beli rakyat yang dimaksud menurun.
