JAKARTA – Jumlah tenaga kerja yang dimaksud menjadi korban Pemutusan Hubungan Kerja ( PHK ) terus meningkat. Menurut data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), hingga 28 Oktober 2024, sebanyak 59.796 orang telah dilakukan terdampak PHK, dengan konsentrasi terbesar dalam DKI DKI Jakarta yang digunakan mencapai 14.501 orang, dihadiri oleh Jawa Tengah dengan 11.252 orang juga Banten 10.524 orang.
Penyebabnya pengurangan tenaga kerja di dalam beberapa sektor sangat beragam. Terbaru, PT Fast Food Indonesia Tbk (FAST), perusahaan nasional pemegang waralaba KFC di tempat Indonesia, mengumumkan penutupan 47 gerai (6/11), yang tersebut berimbas terhadap efisiensi karyawan sebanyak 2.274 orang.
Tercatat pada laporan keuangan, pada waktu ini ada sebanyak 13.715 karyawan hingga 30 September 2024, dari 15.989 karyawan pada 31 Desember 2023. Pihak manajemen mencatat, kinerja keuangan FAST tertekan lantaran masih di fase pemulihan dari dampak Covid-19. Selain itu, situasi lingkungan ekonomi yang tersebut memburuk akibat dampak Krisis Timur Tengah.
Fathin adalah salah satu karyawan yang tersebut harus kehilangan pekerjaan imbas aksi boikot yang dimaksud dilaksanakan beberapa orang masyarakat. Ia mengaku bahwa pendapatan perusahaan tempatnya bekerja menurun, sehingga dirinya terpaksa dirumahkan.
“Restoran tutup oleh sebab itu bukan sanggup menunda kontrak gedung, pendapatan turun,” ujar Fathin, beberapa waktu lalu.
Di berada dalam persaingan dunia kerja yang digunakan ketat, Fathin menghadapi kesulitan menemukan pekerjaan baru. ” Saya tiada tahu pasti faktor sulitnya mencari kerja sekarang. Mungkin lantaran situasi ekonomi yang digunakan memang benar lagi sulit di tempat mana-mana. Setelah di-PHK, saya bingung mau kerja apa lagi, sementara keperluan keluarga terus berjalan,” ungkap Fathin.
Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad menyampaikan ada beberapa faktor yang mana menggalakkan PHK massal, yaitu pelemahan daya beli warga dan juga juga pergerakan boikot.
“Jadi kalau daya beli turun, ini terimbas pada produk-produk bidang yang digunakan dibeli semakin sedikit,” kata Tauhid pada Jakarta, Rabu (23/10).
Sementara itu, Anggota DPR Fraksi PKB, Arzeti Bilbina menekankan, pemerintah serta DPR sedang berupaya memperluas lapangan kerja sektor formal bagi generasi muda.
“Pemerintah kemudian DPR harus bekerja mirip untuk mengantisipasi dampak ekonomi juga ketenagakerjaan dari pergerakan ini,” ujar Arzeti, seraya menyerukan peningkatan dukungan pemerintah melalui insentif pajak bagi perusahaan lokal agar dapat mempertahankan tenaga kerja dalam sedang lesunya ekonomi.
