JAKARTA – Presiden Amerika Serikat Donald Trump sudah mengumumkan bahwa ia akan menghentikan pendanaan ke Afrika Selatan , usai menuduh pemerintah negara itu “menyita” tanah. Trump menerangkan pada sebuah postingan dalam jaringan Truth Social, menuding Pretoria melakukan “pelanggaran hak asasi manusia besar-besaran.”
“Amerika Serikat tiada akan mendukungnya, kami akan bertindak. Saya juga akan memotong semua pendanaan masa depan ke Afrika Selatan sampai penyelidikan penuh menghadapi situasi ini selesai!” katanya.
Bulan lalu, Presiden Afrika Selatan, Cyril Ramaphosa mengesahkan RUU kontroversial yang tersebut memungkinkan pemerintah untuk mengambil alih properti tanpa kompensasi di kondisi tertentu. Undang-undang baru ini bertujuan untuk mengatasi kesenjangan rasial di kepemilikan tanah, kesulitan lama pada ekonomi paling maju di area Afrika sejak Apartheid berakhir pada tahun 1994.
Pemerintah telah lama menetapkan target untuk mentransfer 30% lahan pertanian dari petani dermis putih -yang sebagian besar masih menguasainya- terhadap rekan-rekan lapisan kulit hitam hingga tahun 2030. otoritas Afrika Selatan menyatakan bahwa selama era Apartheid, ribuan keluarga epidermis hitam dipindahkan secara paksa dari tanah mereka di tempat bawah Undang-Undang Tanah Pribumi tahun 1913.
Sementara itu, Pretoria menjelaskan bahwa Undang-Undang Pengambilalihan bukan mengizinkan pengambilalihan sewenang-wenang juga butuh kesepakatan dengan pemilik properti. Namun para kritikus memberi peringatan bahwa hal itu dapat mengakibatkan situasi yang mana mirip dengan penyitaan tanah Zimbabwe pada tahun 1980-an.
Kelompok oposisi terbesar pada Afrika Selatan serta salah satu partai pada pemerintahan koalisi Ramaphosa, “sangat menentang” undang-undang baru, hingga mengancam akan menempuh jalur hukum.
Pretoria berada di tempat bawah tekanan dari mitra Baratnya, teristimewa AS, pada beberapa tahun terakhir, sebagian sebab hubungan dekatnya dengan Rusia. Terlebih Afrika Selatan diketahui merupakan salah pendukung utama BRICS , kelompok negara tumbuh yang digunakan digadang-gadang akan datang menyaingi dominasi AS.
Menurut statistik pemerintah AS, Washington menyisihkan hampir USD440 jt bantuan ke Afrika Selatan pada tahun 2023.
Dalam sebuah pernyataan resmi, Ramaphosa mengungkapkan beliau akan melibatkan Trump tentang kebijakan reformasi tanah juga isu-isu kepentingan bilateral, mengacu pada Amerika Serikat sebagai “mitra urusan politik juga perdagangan strategis utama untuk Afrika Selatan.”
“Afrika Selatan adalah demokrasi konstitusional yang dimaksud berakar kuat di supremasi hukum, keadilan kemudian kesetaraan. pemerintahan Afrika Selatan belum menyita tanah apapun,” katanya.
