India Larang Pegawai eksekutif Gunakan Artificial Intelligence DeepSeek juga Asisten Percakapan GPT
LONDON – India secara resmi melarang PNS menggunakan alat kecerdasan buatan (AI) seperti Chatbot GPT juga DeepSeek ketika berkerja. Langkah ini diambil untuk melindungi data sensitif pemerintah dari kemungkinan kebocoran atau penyalahgunaan.
Keputusan ini mencerminkan kegelisahan global terhadap keamanan data di pengaplikasian AI. Tidak hanya sekali India, beberapa negara lain seperti Australia kemudian Italia juga sudah memberlakukan pembatasan terhadap DeepSeek akibat ketidakjelasan di cara platform digital yang disebutkan menjalankan data pengguna.
Dalam surat edaran yang digunakan dikonfirmasi oleh tiga pejabat kementerian keuangan India, pemerintah menegaskan bahwa pengaplikasian alat Kecerdasan Buatan di area komputer serta perangkat kantor dapat membahayakan kerahasiaan dokumen.
“Telah ditetapkan bahwa perangkat Artificial Intelligence lalu aplikasi mobile Teknologi AI (seperti ChatGPT, DeepSeek, kemudian lainnya) di area komputer juga perangkat kantor mengakibatkan risiko terhadap kerahasiaan data juga dokumen pemerintah,” ujar penasihat Kementerian Keuangan India, dikutipkan dari Reuters.
Larangan ini tampaknya hanya saja berlaku untuk perangkat yang dimaksud digunakan di pekerjaan resmi di area kementerian. Namun, belum ada kejelasan apakah aturan sejenis akan diterapkan di tempat kementerian lainnya.
Menariknya, langkah ini muncul di dalam sedang kunjungan pimpinan OpenAI, Sam Altman, ke India. Hal ini semakin menyoroti dinamika global pada regulasi AI, di area mana pemerintah berupaya menyeimbangkan kegunaan teknologi dengan keamanan data.
Bagaimana kebijakan ini akan berdampak pada adopsi Kecerdasan Buatan dalam sektor pemerintahan India masih menjadi pertanyaan besar. Namun, langkah ini menunjukkan bahwa proteksi data tetap memperlihatkan menjadi prioritas utama bagi pemerintah dalam era digital ini.
