JAKARTA – Indonesia memiliki kapasitas kemudian kemampuan besar di menjalankan emisi karbon . Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat, nilai perdagangan karbon sebesar Rp29,21 miliar hingga 29 September 2022 dengan ukuran unit karbon yang diperdagangkan sebanyak 459.953 ton CO2 ekuivalen.
“Ini menjadi pandangan kemampuan negara pada menjalankan emisi karbon. pemerintahan juga sudah mengeluarkan banyak regulasi terkait perdagangan karbon, antara lain Perpres 08/2021 dan juga Peraturan OJK no 14/2023 yang mana mengatur perdagangan karbon melalui lingkungan ekonomi karbon,” ujar Ketua Dewan Pembina Indonesia Digital Carbon Association (IDCTA) Bambang Soesatyo, pada acara Carbon Digital Conference 2024 dengan tema “Reimagining Indonesia Carbon Market: Digital Innovations for Global Integrity” dikutip, hari terakhir pekan (13/12/2024).
Dia mengatakan, pemerintah memiliki target penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 31,89% tanpa bantuan internasional lalu 43,2 persen dengan dukungan internasional pada 2030. Dengan prospek besar yang dimaksud dimiliki, Indonesia bisa saja menjadi pemain kunci pada lingkungan ekonomi karbon dunia.
“Indonesia juga berkontribusi pada Pasar Karbon Sukarela (Voluntary Carbon Market/VCM) Asia hingga 15 persen atau 31,7 metrik ton setara karbondioksida (CO2e) dengan estimasi nilai proses offset karbon sebesar USD163 juta,” kata dia.
Ketua Indonesia Digital Carbon Association (IDCTA) Riza Suarga mengungkapkan, Carbon Digital Conference 2024 tahun ini diharapkan mampu membantu seluruh pengambil langkah pada menjalankan perdagangan karbon di tempat Indonesia.
“Tahun lalu, CDC 2023 berhasil menarik 248 kontestan dari sekitar 50 negara. Tahun ini, kami berharap penyelenggaraan CDC bisa jadi memberikan solusi yang tersebut lebih tinggi konkret terkait perdagangan karbon juga juga digitalisasinya,” jelas Riza.
Riza menjelaskan, CDC 2024 menggali lebih besar di mengenai perpaduan antara Artificial Intelligence (AI), Jaringan Internet of Things (IoT), juga pangsa karbon. Menyadari pentingnya teknologi-teknologi ini, konferensi ini akan menekankan peran merekan pada meyakinkan integritas proyek-proyek karbon sembari menjajaki jalan baru untuk perkembangan yang digunakan berkelanjutan.
Indonesia miliki prospek besar untuk menjadi penyedia kredit karbon berbasis alam dengan mekanisme offset mencapai 1,3 giga ton CO2e senilai USD190 miliar.
“Kami percaya bahwa menciptakan sistem lalu pangsa kredit karbon adalah solusi alternatif bagi sejumlah negara, termasuk Indonesia, di dalam mana transisi menuju operasi rendah emisi masih memerlukan waktu khususnya oleh sebab itu adopsi teknologi yang digunakan umumnya membutuhkan waktu lebih tinggi panjang lalu nilai pembangunan ekonomi yang mana cukup besar. Pengenalan lingkungan ekonomi karbon Indonesia kemudian meningkatnya minat terhadap kredit karbon dapat membimbing Indonesia menuju pencapaian NDC juga carbon netral,” kata Yuliana Sudjonno, Partner lalu Sustainability Leader dari PwC Indonesia.
Sementara, Mantan Menteri Lingkungan Hidup Rachmat Witoelar mengungkapkan, pangsa karbon harus dimanfaatkan dengan seoptimal kemungkinan besar oleh Indonesia. “Apabila tiada dimaksimalkan maka orang lain yang dimaksud akan memanfaatkan keuntungan yang sanggup didapat dari bursa karbon,” kata dia.
