JAKARTA – Instruksi Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri terkait retreat kepala tempat dinilai sebagai bukti perlawanan parpol berlambang kepala banteng bermoncong putih ke pemerintah. Diketahui, Mega menginstruksikan terhadap semua kepala tempat terpilih dari PDIP untuk menunda rencana mengikuti retreat yang digunakan dijalankan Kementerian Dalam Negeri ( Kemendagri ) pada 21-28 Februari 2025 di tempat Magelang, Jawa Tengah.
Pengamat Politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai instruksi itu menyebabkan cukup mengkhawatirkan bagi pemerintah. Pertama, apabila instruksi ini disertai juga memang benar tidaklah ada pelanggaran hukum untuk menolak terlibat retreat, maka wibawa pemerintah dipertanyakan.
Selain menghamburkan anggaran, kata Dedi, faktanya kegiatan yang dimaksud tidaklah mengikat kepala area yang tersebut berada dalam bawah kendali Kemendagri. “Kedua, PDIP mulai berani menunjukkan perlawanan pada pemerintah, lalu sanggup sekadar ke depan instruksi sejenis bisa saja diarahkan ke DPR,” kata Dedi di keterangannya yang digunakan diambil Hari Sabtu (22/2/2025).
Sebab, kata dia, kader PDIP di dalam Parlemen Senayan juga dominan. Menurut dia, apabila itu dilakukan, maka pemerintah terancam kehilangan kepercayaan juga legitimasi PDIP.
Ketiga, beliau melanjutkan, dengan maraknya aksi massa yang tersebut pada waktu ini muncul, mengindikasikan pemerintah alami krisis kepercayaan publik. PDIP, kata dia, bisa saja semata terlibat menggerakkan massa menyokong adanya perubahan, lalu apabila itu terjadi sikap pemerintah pada waktu ini benar-benar tersudut.
“Pemerintah perlu merespons pergerakan PDIP ini dengan mengempiskan tekanan pada publik, mengevaluasi arah kebijakan, kemudian tidaklah sewenang mengambil kegiatan populis. Mendahulukan kepentingan bangsa jika dibandingkan kepentingan janji politik,” pungkasnya.
Sebelumnya, Megawati Soekarnoputri mengeluarkan instruksi terhadap kepala area juga duta kepala tempat yang berasal dari PDIP. Megawati memohonkan kadernya untuk tak terlibat di kegiatan retreat yang dimaksud diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Instruksi Megawati diturunkan pada Surat Nomor 7294/IN/DPP/II/2025. Edaran ini dibenarkan oleh Juru Bicara PDIP Guntur Romli. “Betul (surat instruksi Megawati),” kata Guntur Romli ketika dimintai konfirmasi, Kamis (20/2/2025).
Dalam surat instruksi itu, semua kepala wilayah juga delegasi kepala wilayah dari PDIP diminta untuk menunda perjalanan mengikuti retreat di area Magelang pada 21-28 Februari 2025. Mereka yang tersebut telah di perjalanan pun diminta untuk berhenti.
“Diinstruksikan terhadap seluruh kepala area juga delegasi kepala wilayah PDI Perjuangan, satu kepala wilayah juga delegasi kepala area untuk menunda perjalanan yang tersebut akan mengikuti retreat di area Magelang pada tanggal 21-28 Februari 2025,” tulis surat yang dimaksud ditandatangani Megawati tersebut.
