JAKARTA – Mantan Menteri Koordinator Lingkup Politik, Hukum, dan juga Ketenteraman (Menko Polhukam) Mahfud MD merasa nasionalisme terlukai mengawasi situasi hukum di area Indonesia ketika ini. Negara didikte oleh bandit juga diam saja.
Hal itu disampaikan Mahfud MD pada Proyek Terus Terang berjudul ‘Jangan Biarkan Negara Didikte Bandit’ yang dimaksud diunggah di area kanal YouTube Mahfud MD Official, Selasa (14/1/2025). Awalnya, mantan Menteri Kehakiman era Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) itu menyoroti sebagian persoalan hukum hukum pada Indonesia. Antara lain, tindakan hukum korupsi tata niaga komoditas timah yang digunakan merugikan negara Rp300 triliun, persoalan hukum pagar laut, perkara suap hakim yang dimaksud melibatkan pejabat Mahkamah Agung (MA) Zarof Ricar, juga mobil dinas pejabat negara RI 36 yang Patwalnya dinilai arogan.
“Saya anu Mas, merasa apa ya, pertama kasihan untuk rakyat, yang mana kedua apa ya, rasa nasionalisme saya itu merasa terlukai juga. Bukan semata-mata rasa ketidakadilan, rasa nasionalisme. Masak negara didikti oleh cecunguk-cecunguk begitu. Terluka saya. Hal ini negara begitu besar, diatur oleh bandit-bandit kayak gitu negara diam, pura-pura nggak tahu,” kata Mahfud MD dikutip, Rabu (15/1/2025).
Ketika terjadi suatu kasus, kata Mahfud, kerap kali bukan ada pihak yang tersebut mengakui, bahkan saling lempar tanggung jawab dengan dalih tak tahu. Padahal, menurut Mahfud, setiap urusan sudah ada pembagian tugasnya.
“Bahkan untuk menerangkan mobil RI 36 semata saling bilang tak tahu coba. Nggak ada yang mana berani menerangkan ini loh aturannya. Baru sesudah ribut juga mengelak, ada yang dimaksud ngaku. Oh tidak saya itu, itu mobil saya tapi saya tidak ada ada pada situ,” katanya.
Mahfud menekankan bahwa mobil dinas pejabat tak boleh dipakai orang lain, tanpa ada pejabatnya di dalam dalamnya. Mahfud kemudian menceritakan belasan tahun memakai mobil dinas, istrinya tidak ada boleh naik mobil dinasnya tanpa ada dirinya.
“Apalagi anak, apalagi orang lain, apalagi preman yang duduk di area situ, nggak boleh dong. Harus tahu dari menit ke menit, ajudan itu harus mencatat mobilnya dipakai siapa. Nggak boleh orang lain duduk dalam situ,” tandas Mahfud MD.
“Nah ini jalan dikawal lagi kan, bilang nggak ada orangnya lah, nggak ada inilah, pejabat nggak jujur ini, pejabat nggak jujur. Tersinggung saya, negara kok jadi kayak gini, jadi kayak kampungan,” tandasnya.
