JAKARTA – Indonesia secara resmi bergabung sebagai anggota ke-10 kelompok sektor ekonomi BRICS , sebuah kelompok perekonomian negera berprogres terdepan yang memegang peranan penting pada perekonomian global yang dimaksud anggota utamanya terdiri dari Brazil, Rusia, India, China, juga Afrika Selatan.
Bergabungnya Indonesia dengan BRICS diperkirakan akan memberikan sejumlah kegunaan bagi Indonesia di tempat bidang ekonomi, perdagangan, stabilitas mata uang, hingga diplomasi internasional.
Duta Besar Indonesia untuk Rusia, Jose Antonio Morato Tavares menjelaskan, berbagai khasiat sekaligus tantangan yang mana dapat diraih Indonesia dari keanggotaan ini, teristimewa di bidang perekonomian serta geopolitik. Menurutnya, BRICS menawarkan prospek besar untuk menguatkan perdagangan juga bursa Indonesia.
“Saat ini, 62% dari total produksi kelapa sawit Indonesia diimpor oleh negara-negara anggota BRICS. Dengan populasi BRICS yang mana mencapai 45% populasi dunia, sekitar 900 jt orang, keanggotaan ini memberikan akses bursa yang dimaksud besar juga memperlancar perdagangan di dalam antara anggotanya,” tutur Jose pada diskusi masyarakat bertajuk “BRICS: Menakar Langkah Indonesia” yang tersebut diselenggarakan Ikatan Alumni Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran (IKAHI Unpad) pada Jakarta.
Jose juga menyoroti kekuatan kegiatan ekonomi BRICS yang dimaksud mencapai 35% dari Barang Domestik Bruto (GDP) dunia berdasarkan purchasing power parity (daya beli masyarakat), lebih banyak tinggi dibandingkan G7 yang dimaksud hanya saja 30%. Meski demikian, beliau mengingatkan perlunya kewaspadaan menghadapi tantangan dunia usaha global yang mana ketika ini lesu.
Dalam konteks geopolitik, Indonesia berpotensi menjadi jembatan penghubung antara BRICS lalu Organisasi untuk Kerja Sama kemudian Pembangunan Sektor Bisnis (OECD), yang mana didominasi negara-negara Barat. Indonesia telah lama melamar menjadi anggota OECD pada 2024, tetapi keanggotaan yang dimaksud belum disetujui.
Dengan kebijakan pemerintah luar negeri yang tersebut bebas aktif, Indonesia menekankan bahwa faedah dari BRICS bersifat ekonomi, tanpa mengubah kedudukan politiknya. “Jembatan ini efektif dikarenakan kedudukan urusan politik luar negeri kita yang digunakan bebas aktif,” ujar Jose.
Sementara, Asisten Deputi Stabilisasi Harga Kementerian Koordinator Pangan, Siradj Parwito, menggalang langkah Indonesia bergabung ke BRICS. Dia mengatakan New Development Bank (NDB), bank pengerjaan milik BRICS—sebagai sumber alternatif pembiayaan untuk proyek-proyek perkembangan Indonesia.
“Dana NDB dapat digunakan untuk mendanai proyek-proyek berisiko tinggi yang dimaksud sulit menarik minat penanam modal swasta, seperti proyek energi geotermal. Kata kuncinya adalah bankable. Dengan pendanaan ini, proyek-proyek kita yang tersebut berisiko tinggi bisa saja direstrukturisasi agar tambahan menarik bagi investor,” pungkasnya.
