JAKARTA – Kementerian Perumahan juga Kawasan Permukiman ( PKP ) berusaha mencapai kuota rumah subsidi mulai tahun 2025 naik dari sebelumnya 220.000 unit menjadi 800.000 unit.
Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan, penambahan kuota rumah subdisi ini di rangka menyokong daya beli publik berhadapan dengan hunian yang tersebut layak, sekaligus membantu capaian acara 3 jt rumah pemerintahan Prabowo Subianto.
“Kami berusaha mencapai rumah subsidi dari sebelumnya 220.000 menjadi 800.000 unit. Selain itu juga memacu pendanaan KPR FLPP lalu SBUM dan juga pembaharuan proporsi APBN kemudian Bank yang tersebut sebelumnya 75:50 menjadi 50:50 sehingga akan menjangkau lebih lanjut sejumlah penduduk untuk mengakses rumah subsidi,” ujar Menteri Ara di keterangan resmi, Hari Sabtu (16/11/2024).
Dia menambahkan, Kementerian PKP juga akan memacu skema pembiayaan perumahan yang dimaksud mudah diakses oleh masyarakat. Dalam hal ini, koordinasi dengan sebagian bank penyalur subsidi perumahan juga akan terus ditingkatkan sehingga target juga jumlah agregat rumah bersubsidi dapat tambahan tinggi dari tahun-tahun sebelumnya.
Guna menyokong peningkatan kuota rumah subdisi ini, dukungan anggaran dari Kementerian Keuangan dibutuhkan. Karena itu, Menteri PKP memohonkan tambahan anggaran Kementerian PKP tahun 2025 sebesar Rp48,8 triliun.
“Saat ini jumlah agregat anggaran yang mana tersedia untuk 2025 hanya sekali Rp5,1 triliun. Sedangkan berdasarkan usulan Satgas Perumahan permintaan dana perkembangan rumah Rp53,6 triliun, sehingga ada permintaan tambahan anggaran sekitar Rp48,4 triliun. Kami berharap dukungan Kemenkeu di penganggaran Kementerian PKP,” kata Ara.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan, pihaknya siap memberikan dukungan terhadap berbagai kegiatan perumahan pro rakyat seperti 3 Juta Rumah. Hal itu diperlukan dikarenakan sektor properti dapat membuka keran penanaman modal sekaligus menyokong berjalannya sektor lapangan usaha juga membuka lapangan pekerjaan bagi rakyat luas.
“Kami memberikan dukungan terhadap Inisiatif Kementerian PKP. Namun kami akan berkoordinasi lebih lanjut lanjut mengenai permintaan anggaran yang diperlukan,” tambah Wamenkeu.
