Menteri KKP Minta Pagar Laut Tak Dicabut, Diskusi Kebangsaan: TNI AL menghadapi Perintah Presiden
TANGERANG – Ketua Wadah Kebangsaan Provinsi Banten, Laksamana Pertama TNI (Purn) Sony Santoso menanggapi pernyataan Menteri Kelautan lalu Perikanan Sakti Wahyu Trenggono terkait pencabutan pagar laut oleh TNI AL . Menteri KKP berpandangan bahwa semestinya pagar laut itu bukan buru-buru dicabut.
Menurutnya, pernyataan Menteri KKP Wahyu Trenggono tiada berdasar juga mencederai semangat pengabdian TNI AL yang mana selama ini bertugas melindungi kedaulatan laut serta warga nelayan.
“Tindakan TNI AL dengan warga nelayan diadakan berdasarkan perintah Presiden Prabowo Subianto juga sesuai dengan tugas pokok dan juga fungsi (tupoksi) TNI AL,” kata Sony Santooso untuk wartawan, Hari Minggu (19/1/2025).
Ia menjelaskan, sebagai institusi penjaga kedaulatan laut, TNI AL bertugas melindungi kepentingan bangsa, termasuk hak-hak publik nelayan. “Mereka (TNI AL) hanya saja menjalankan tugas negara, bukanlah bertindak sembarangan,” ujar Sony.
Tupoksi TNI AL meliputi melaksanakan pertahanan negara dalam laut, mengadakan operasi militer untuk menghadapi ancaman, juga melaksanakan tugas-tugas kemanusiaan seperti pencarian lalu penyelamatan (SAR). Selain itu, TNI AL juga berperan terlibat di patroli keamanan laut guna menjaga dari berbagai bentuk kejahatan, seperti perompakan, penyelundupan, juga terorisme.
“Pembongkaran pagar laut pada Tangerang adalah bentuk nyata dari pengabdian TNI AL di melindungi hak-hak masyarakat. Apa yang tersebut dilaksanakan TNI AL sepenuhnya sejalan dengan perintah Presiden juga menjadi wujud pengamalan tugas mereka itu untuk menjaga kedaulatan laut Indonesia,” kata purnawirawan bintang satu TNI AL ini.
Sony mencela keras Menteri Trenggono yang dianggap bukan memahami tugas dan juga fungsi TNI AL dan juga menciptakan pernyataan yang menyebabkan kontroversi. “Seorang pejabat negara harus bersikap bijaksana juga memahami kedudukan juga tanggung jawab masing-masing institusi. Pernyataan seperti ini hanya saja akan memicu polemik serta merusak kekuatan sinergi antarlembaga negara, katanya.
Ia mendesak Presiden Prabowo mengevaluasi kinerja Menteri Kelautan kemudian Perikanan yang dinilai kerap mengeluarkan pernyataan kontroversial juga menyebabkan gaduh.
