Jakarta – Kantor PBB Urusan Narkoba juga Kejahatan (United Nations Office on Drugs and Crime/UNODC) merilis laporan yang mana menyebutkan bahwa jaringan kriminal kuat di Asia Tenggara menggunakan program arahan Telegram untuk menjalankan aktivitas kejahatannya.
Laporan ini dirilis pada hari Senin, 7 Oktober 2024, dan juga menyoroti peran Telegram di memfasilitasi kejahatan terorganisir. Perwakilan Deputi UNODC untuk Asia Tenggara serta Pasifik, Benedikt Hofmann, mengemukakan bahwa program ini berubah menjadi tempat yang tersebut ringan dinavigasi oleh pelaku kejahatan.
“Bagi konsumen, ini berarti data mereka itu berisiko tambahan tinggi untuk digunakan pada kecurangan atau aktivitas kriminal lainnya daripada sebelumnya,” kata Hofmann seperti dilanir Reuters, Rabu, 9 Oktober 2024.
UNODC mengungkapkan bahwa data yang dimaksud diretas, termasuk informasi kartu kredit, kata sandi, juga riwayat browser, diperdagangkan secara terbuka pada perangkat lunak dengan saluran yang mana sedikit dimoderasi.
Selain itu, alat kejahatan siber seperti perangkat lunak deepfake lalu malware pencuri data juga dijual secara luas. Ada pula bursa cryptocurrency yang tersebut tidak ada berlisensi menawarkan layanan pencucian uang. Bahkan, salah satu iklan di bahasa Cina ke laporan UNODC yang dimaksud memuat pengumuman seperti ini, “Kami memindahkan 3 jt USDT (sekitar Simbol Rupiah 46 miliar) yang tersebut dicuri dari luar negeri per hari.”
Laporan itu turut menunjukkan adanya bukti kuat mengenai bursa data bawah tanah yang digunakan berpindah ke Telegram kemudian penjual yang dimaksud bergerak berusaha mencapai kelompok kejahatan tersusun transnasional ke Asia Tenggara. Kini, Asia Tenggara berubah menjadi pusat lapangan usaha bernilai miliaran dolar yang digunakan memiliki target korban ke seluruh bumi dengan skema penipuan.
Tak hanya saja itu, laporan yang dimaksud menyebutkan persoalan berbagai sindikat kriminal yang tersebut berasal dari Cina juga beroperasi dari lokasi-lokasi tersembunyi. “Industri ini diperkirakan menciptakan antara US$ 27,4 miliar hingga US$ 36,5 miliar setiap tahun,” kata UNODC.
Laporan itu juga mengungkapkan bahwa besarnya keuntungan yang dimaksud diperoleh kelompok kriminal di dalam wilayah yang disebutkan sudah memaksa dia untuk melakukan inovasi, dengan mengintegrasikan beraneka model bidang usaha dan juga teknologi baru ke pada operasi mereka. Termasuk dengan pengaplikasian malware, kecerdasan buatan generatif, kemudian deepfake.
Artikel ini disadur dari PBB Ungkap Sindikat Kejahatan di Asia Tenggara Gunakan Aplikasi Telegram
