JAKARTA – Setara Institute menilai kualitas sekaligus dinamika proses menjauhi hingga pelaksanaan Pilpres serta pemilihan gubernur 2024 cukup rendah. Penilaian ini berdasarkan Angka HAM 2024, Distraksi Hak Asasi di area Rezim Transisi yang mana dikeluarkan Setara Institute.
Direktur Eksekutif Setara Institute Halili Hasan menuturkan rendahnya kualitas demokrasi ketika ini ditandai partisipasi Pemilihan Umum Serentak 2024 tidak ada menyentuh 70%, sarana prasarana pilpres yang digunakan tidak ada inklusif, hingga representasi perempuan pada kursi parlemen maupun kontestasi kepala daerah.
“Hal inilah yang tersebut menjadi alasan di area balik menurunnya -0,1 pada skor hak turut dan juga pada pemerintahan menjadi 3,1,” kata Halili sebagaimana siaran pers yang diterima, Selasa (10/12/2024).
Dalam tabel perbandingan skor Angka HAM periode I (2014-2019), 2023, lalu tahun 2024 dinyatakan skor hak sipil lalu kebijakan pemerintah sebagai berikut 3,0 (periode I), 3,0 (tahun 2023), juga 2,9 (tahun 2024).
Dengan menurunnya hak sipil juga kebijakan pemerintah pada tahun 2024, Setara Insititute merekomendasikan Presiden Prabowo Subianto untuk menegaskan penghormatan terhadap kebebasan berekspresi lalu berpendapat oleh masyarakat, jurnalis, maupun insan akademis.
Kemudian, menjamin ruang civic tanpa intervensi. “Termasuk lalu teristimewa memulihkan lingkungan urusan politik demokratis yang dimaksud patuh pada prinsip rule of law juga standar-standar etik demokrasi,” ujar Halili.
Diketahui, Ukuran HAM 2024 ini merupakan studi pengukuran kinerja negara sebagai pemangku kewajiban (duty bearer) di perlindungan, pemajuan, penegakan, lalu pemenuhan HAM di area Indonesia.
Indeks HAM disusun dengan mengacu pada rumpun-rumpun hak yang tersebut terdapat di Kovenan Internasional Hak Sipil dan juga Politik lalu Kovenan Internasional Hak Sipil lalu Politik serta Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, Budaya, dengan menetapkan 6 indikator pada variabel hak sipil lalu kebijakan pemerintah dan juga 5 indikator pada variabel hak ekonomi, sosial, budaya yang dimaksud selanjutnya diturunkan ke pada 50 sub indikator.
Penilaian dijalankan menggunakan skala Likert dengan rentang 1-7 yang mana menggambarkan nilai 1 sebagai perlindungan, penghormatan, dan juga pemenuhan HAM yang paling buruk. Lalu, nomor 7 menunjukkan upaya komitmen pemajuan HAM yang tersebut paling baik.
Penilaian ini menggunakan triangulasi sumber juga expert judgment sebagai instrumen justifikasi temuan studi.
