JAKARTA – Menteri Koordinator Sektor Perekonomian Airlangga Hartarto menilai pengembangan kawasan ekonomi khusus (KEK) menjadi salah satu inisiatif pemerintah pada mencapai target peningkatan sektor ekonomi sebesar delapan persen per tahun. Hal itu dikatakan Airlangga pada acara Indonesia SEZ Business Diskusi 2024, Hari Senin (9/12/2024).
Pada kesempatan yang dimaksud mirip juga disebutkan masifnya aliran penanaman modal yang dimaksud masuk dan juga aktivitas sektor dari 24 KEK yang dimaksud sudah ada ditetapkan pemerintah dapat memacu perkembangan sektor ekonomi lebih lanjut tinggi. “Mengingat arahan Presiden pada mengejar perkembangan sektor ekonomi delapan persen, salah satunya inisiatif yang dapat mewujudkan ini adalah lewat KEK,” ujar Airlangga.
Terpisah, Asosiasi Pemerhati Penggiat Daerah Aglomerasi (APPDESA) menilai kegiatan pemerintah di dalam bidang perekonomian itu membutuhkan dukungan semua pihak, teristimewa dari koalisi. “Partai kontestan koalisi harus menjamin bahwa seluruh anggota komite hingga kader, dari pusat serta daerah, tegak lurus mencipta kondisi agar iklim berupaya selalu positif untuk investasi,” kata Koordinator Nasional APPDESA Rifaldi Utama.
Rifaldi menambahkan, setiap anggota koalisi di dalam daerah, teristimewa anggota badan di tempat tingkat kota kemudian kabupaten seharusnya bisa saja menjadi motor untuk menghindari terjadinya segala peluang yang mana dapat mengganggu kegiatan perekonomian di tempat wilayah masing-masing, seperti adanya aksi-aksi yang ditunggangi kepentingan serta iming-iming uang.
“Para anggota majelis ini harus menarik batas tegas serta memberikan edukasi terhadap penduduk pentingnya cipta kondisi untuk mengupayakan perekonomian negara yang tersebut ditargetkan mencapai 8%,” pungkasnya.
Aksi Demo Danau Lido Dinilai Sarat Kepentingan juga Uang
Sebagaimana diketahui dengan telah terjadi terjadi rangkaian aksi unjuk rasa terkait Danau Lido di area kawasan Cigombong, Bogor, Jawa Barat. Bahkan pada rangkaian aksi itu, hadir juga anggota DPRD Kota Bogor jika Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Edwin Sumarga.
Menurut APPDESA, diperkenalkan anggota partai koalisi di rangkaian aksi yang dimaksud menunjukkan ketidakpedulian terhadap acara Presiden pada bidang ekonomi. Terlebih, bila aksi tersebut, sebagaimana disinyalir beberapa orang pihak, telah terjadi ditunggangi beragam kepentingan apalagi bila terindikasi adanya imbalan uang.
“Demo akan menghambat kegiatan kegiatan ekonomi di area sekitar. Apabila anggota koalisi tak sepenuh hati mengupayakan kebijakan pemerintah, inilah waktu yang digunakan tepat bagi presiden untuk mereview koalisinya,” kata Rifaldi.
Namun, Rifaldi berharap sebelum disharmoni terjadi pada Koalisi Indonesia Maju, para petinggi partai mampu menentukan sikap untuk para anggota partai, terlebih mereka yang terpilih pada majelis baik pusat maupun daerah, agar tegak lurus mengawal kebijakan pemerintah. “Demi negara, partai harusnya ganti legislator yang tersebut tidaklah klir,” pungkasnya.
