JAKARTA – pemerintahan Provinsi Jawa Tengah berhasil mendapatkan penghargaan pada acara Apresiasi Kemampuan eksekutif Daerah 2024 untuk kategori pelayanan umum dengan fiskal tinggi. Penghargaan yang disebutkan diterima oleh Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana pada acara Apresiasi Performa otoritas Daerah tahun 2024 di area Ballroom Hotel JW Marriot, Jakarta, Kamis, (12/12/2024).
Acara yang tersebut diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri ini melalui berbagai tahapan panjang. Sebelum acara penghargaan diberikan, pelopor melakukan penilaian dan juga penjurian terhadap kinerja pemerintah daerah. Penjurian itu diadakan setelahnya menyeberangi berbagai tahap penyeleksian dari data-data Kemendagri juga Bappenas, juga survei kepuasan warga ke beberapa daerah.
“Alhamdulillah Provinsi Jawa Tengah mendapatkan penghargaan kategori Pelayanan Publik dengan Fiskal Tinggi,” kata Nana usai acara.
Penghargaan yang disebutkan diberikan dikarenakan Provinsi Jawa Tengah mempunyai kemandirian fiskal tinggi pada 2024, sehingga mampu membiayai berbagi kebutuhan, termasuk keperluan pelayanan publik. Sebab, pada postur Anggaran Pendapatan lalu Belanja Daerah (APBD), persentase pendapatan asli daerahnya tambahan tinggi dibandingkan dana pengiriman yang digunakan bersumber dari APBN.
“Penghargaan ini tentunya akan menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kinerja, khususnya di rangka memberikan pelayanan terbaik terhadap masyarakat. Dengan pelayanan baik, kesejahteraan warga diharapkan akan mampu lebih lanjut baik,” ujar Nana.
Terkait pelayanan publik, Provinsi Jawa Tengah sudah ada mempunyai 879 Unit Pelayanan Publik (UPP). Sebanyak 97 persen dari jumlah keseluruhan itu atau 854 UPP telah menetapkan Standar Pelayanan Publik (SPP). Sementara Mall Pelayanan Punlik telah mencapai 35 unit yang digunakan tersebar di dalam 35 kabupaten/kota.
(Foto: istimewa)
Komitmen untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang tersebut dinamis juga terus dilakukan. Pembaruan pelayanan rakyat juga didukung dengan digitalisasi atau sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE).
“Sehingga pelayanan untuk rakyat semakin baik, efektif, kemudian efisien. Juga memudahkan publik pada mengakses pelayanan dan juga mudah dipertanggungjawabkan,” jelasnya.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, penilaian di penghargaan ini menggunakan metodologi kuantitatif dan juga kualitatif, dan juga berdasarkan data sekunder dan juga survei lapangan.
