JAKARTA – Kelanjutan pengerjaan Ibu Perkotaan Nusantara ( IKN ) kembali diragukan di dalam berada dalam efisiensi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) besar-besaran yang tersebut dilaksanakan oleh pemerintah. Terbaru Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo mengatakan, ketika ini belum ada realisasi anggaran untuk pengerjaan IKN .
Dody mengatakan, banyak anggaran Kementerian PU diblokir oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berkaitan dengan adanya Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja di Pelaksanaan Anggaran Pendapatan lalu Belanja Negara serta Anggaran Pendapatan juga Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Sehingga total anggaran Kementerian PU tahun 2025 cuma tersisa Rp29,57 triliun.
“Realisasi anggaran IKN belum ada, kan anggaran kita diblokir semua. Anggarannya tak ada,” ujar Dody pada waktu ditemui di tempat Kompleks DPR RI, Kamis (6/2/2025).
Pada kesempatan itu, Dody mengaku hingga pada waktu ini belum ada rencana untuk melakukan kunjungan ke IKN meninjau progres pengerjaan infrastruktur dasar yang mana dianggarkan sebelumnya. Sebab masih fokus untuk melakukan penyesuaian dengan anggaran yang dimaksud tersedia.
Pembangunan IKN Jadi Beban APBN?
Apa yang diadakan Presiden sejalan dengan Pengamat Ekonomi, Yanuar Rizki yang digunakan sebelumnya menyatakan harus mengevaluasi belanja negara yang digunakan diwariskan dari era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Langkah ini dinilai penting untuk menegaskan keberlanjutan fiskal dalam sedang tekanan utang jatuh tempo yang mana terus meningkat.
“Beban berat belanja masa lalu ini kan harus dikatakan di-review kemudian ini pada akhirnya pelan-pelan ya ia harus melegakan diri juga dari bayang-bayang Jokowi. Itu keniscayaan, gimana lagi,” tambahnya.
Menurutnya, ruang fiskal pemerintah semakin menyempit, khususnya akibat lonjakan utang jatuh tempo yang diperkirakan mencapai Rp850 triliun per tahun pada 2025, 2026, hingga 2027.
Selain itu, proyek besar seperti Ibu Perkotaan Nusantara (IKN) dan juga acara bantuan sosial (bansos) perlu ditinjau dari segi dampak dan juga efisiensinya. Apalagi, Prabowo juga telah dilakukan menginstruksikan untuk melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp306 triliun.
“Kalau sekarang sebetulnya kalau kita lihat dengan kendati bukan mengucapkan IKN kan sudah ada tiada lagi jadi besar. Ya kemudian beliau mencoba mengefektifkan makan bergizi gratis. Kemudian beliau mulai menyadari ruang fiskal yang tersebut menyempit melakukan penghematan Rp306 triliun,” kata Yanuar.
Update Pembangunan IKN
Sementara itu sebelumnya dilaporkan pengerjaan IKN hingga akhir tahun 2024 mencapai 87,9%. Total anggaran yang digunakan telah digelontorkan hingga akhir 2024 mencapai Rp40,29 triliun.
Dody menjelaskan alokasi anggaran sebesar Rp40,29 triliun meliputi beberapa sektor mulai dari sumber daya air sebesar Rp1,46 triliun, bina marga sebesar Rp18,32 triliun, cipta karya dengan Rp12,09 triliun, juga perumahan sebesar Rp8,43 triliun.
