JAKARTA – Ketua DPD Sultan B Najamuddin menanggapi pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang dimaksud mengungkapkan pemilihan kepala daerah sangat mahal juga kepala area sebaiknya dipilih melalui DPRD sebagai tesis yang digunakan perlu dipertimbangkan secara serius.
Menurut Ketua DPD ke-6 RI itu, pihaknya termasuk yang mana paling intens mengawasi dan juga mengkaji proses pemilihan kepala daerah Serentak 2024. DPD beranggapan Pemilihan Kepala Daerah adalah pesta demokrasi rakyat serta eksistensi otonomi tempat yang harus dilaksanakan secara berkualitas agar melahirkan kepala wilayah berkualitas.
“Pernyataan Pak Presiden lalu Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia adalah kajian hampir semua pihak yang dimaksud mulai khawatir dengan proses pilkada yang mana semakin bukan efisien. Kami pun secara pribadi pernah menyinggung isu ini dengan Pak Prabowo pada beberapa konferensi kami dengan beliau,” ujar Sultan, hari terakhir pekan (13/12/2024).
Di sisi lain, pemilihan kepala daerah secara langsung juga tak menjamin otomatis adanya legitimasi daulat rakyat yang mana kuat di proses pilkada. Hal ini dibuktikan dengan semakin rendahnya partisipasi penduduk pada pilkada serentak kemarin.
“Tingkat partisipasi rakyat pada pilkada kemarin secara nasional kurang dari 70 persen. Di Pemilihan Kepala Daerah Ibukota Indonesia bahkan hanya saja 58 persen serta masih tinggi upaya gugatan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK),” ungkapnya.
Artinya, diperlukan penyempurnaan di sistem urusan politik khususnya sistem Pemilihan Umum hingga sistem partai urusan politik ketika ini. Karena itu melalui buku “Green Democracy”, DPD menawarkan beberapa opsi yang kemungkinan besar sanggup memperbaiki sistem pilpres ketika ini secara bertahap, salah satu opsi yang mana paling terjangkau kemudian efektif adalah melalui DPRD untuk pilkada Gubernur. Sementara pilkada kabupaten/kota masih perlu dilaksanakan secara langsung.
Tujuannya, kata Senator jika Bengkulu itu, agar Gubernur mampu menerjemahkan acara pemerintah secara maksimal dan juga dapat dievaluasi kapan semata dengan mempertimbangkan kinerja oleh presiden. Selain itu, Gubernur juga bisa jadi bekerja tanpa hambatan urusan politik kemudian tekanan penduduk lainnya.
Mantan Gubernur Bengkulu itu menuturkan pihaknya akan mengevaluasi kemudian mengkaji sistem pilkada dengan mempertimbangkan partisipasi dan juga keinginan masyarakat. Karena pada waktu ini sedang reses, DPD akan mendengarkan masukan rakyat perihal proses pilkada selama ini.
“Pada akhirnya kita harus kembali mendengarkan keinginan dan juga harapan masyarakat. Sambil kita melakukan edukasi urusan politik serta memberikan pemahaman terhadap publik di meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia,” ujar Sultan.
“Intinya, kita punya beberapa opsi untuk menyederhanakan dan juga menimbulkan demokrasi kita makin efisien, makin efektif sekaligus meningkatkan kualitas agar demokrasi makin matang,” tambahnya.
