JAKARTA – Berbagai orang dari Ormas Garuda Sakti Bersatu (GARDA SATU) mengatur aksi demonstrasi di area depan Kedutaan Besar Malaya di dalam Jakarta, Hari Jumat (31/1/2025). Mereka menuntut pemerintah Negara Malaysia bertanggung jawab berhadapan dengan insiden penembakan lima pekerja migran Indonesia (PMI) di tempat Perairan Tanjung Rhu, Negara Malaysia oleh Otoritas Maritim Tanah Melayu pada hari terakhir pekan (24/1/2025) pekan lalu.
Sekjen DPP GARDA SATU, Solihin Pure menegaskan, kejadian ini tidak yang tersebut pertama. Berdasarkan data Migrant Care, di 25 tahun terakhir setidaknya 75 warga negara Indonesia sudah pernah menjadi korban kekerasan oleh aparat Malaysia.
“Pada intinya saya ingin menegaskan bahwa pada kurun 25 tahun terakhir berdasarkan data Migrant Care dari 2005 sampai dengan 2025, kejadian hari ini yang tanggal 24 ini bukanlah baru pertama kali, tapi sudah ada berkali-kali,” kata Pure di area lokasi.
GARDA SATU juga memohonkan pemerintah Tanah Melayu meminta-minta maaf secara resmi terhadap rakyat Indonesia juga memberikan santunan untuk keluarga korban, khususnya terhadap Sanggup Basri, salah pribadi korban penembakan.
“Ini sesungguhnya kami sangat tegas mengancam untuk pemerintah Negara Malaysia agar segera memohon maaf terhadap seluruh rakyat Indonesia. Dan sekaligus juga memohon terhadap pemerintah Negara Malaysia melalui Kedutaan Besar Malaya pada DKI Jakarta agar supaya memberi sangu (santunan), memberi bantuan, khususnya terhadap Sanggup Basri juga keluarganya sebagai tanda duka. Itu harapan kami,” tegas Pure.
Dalam aksi tersebut, perwakilan Kedubes Malaysia, Jumadi menerima pernyataan sikap GARDA SATU serta berjanji menyampaikannya untuk pemerintah Malaysia. Meski demikian, Pure menegaskan pihaknya akan menyelenggarakan aksi lanjutan dengan jumlah agregat massa yang digunakan lebih besar besar apabila tuntutan dia tak segera ditanggapi.
“Tentu. Kalau bukan ditangkapi di 1 x 24 jam ini, kita akan turun dengan kekuatan tambahan besar untuk mengepung pemerintahan Tanah Melayu di dalam Jakarta,” katanya.
Massa juga mendesak pemerintah Indonesia untuk mempertimbangkan penghentian ekspor komoditas strategis ke Malaysia, termasuk gas. Mereka berharap Presiden Prabowo Subianto segera mengambil langkah tegas stop ekspor gas Indonesia ke Malaysia.
