DKI Jakarta – Rusdi Kirana merupakan sosok dibalik maskapai Lion Air yang tersebut terkenal mempunyai tarif terjangkau. Kebijakan tiket terjangkau itu sejalan dengan slogan yaitu "We Make People Fly".
Bisnis maskapai penerbangan itu dimulai oleh Rusdi dengan modal US$10 jt pada Oktober 1999. Ia menggagas "revolusi" pada bumi penerbangan dengan konsep biaya terjangkau (low cost carrier).
Awalnya kebijakan itu menuai banyak tentangan dari bermacam pihak, khususnya sesama perusahaan penerbangan. Bahkan Rusdi mengaku pernah dihujat dan juga dihujani pertanyaan perihal modal asing hingga rasa nasionalisme selama tujuh jam ke Komisi IV DPR-RI.
Lion Air dituding miliki hubungan dengan perusahaan penerbangan Singapura, padahal kenyataannya nama Lion diambil dari zodiak dirinya sendiri yang tersebut orang Leo.
Saat itu juga, ia sempat dituduh tidaklah nasionalis sebab kebijakan yang menciptakan tiket murah. Namun, Rusdi membantahnya.
Berkat gebrakannya yang digunakan sejumlah menuai kontroversi ini, Lion Air miliki 24 pesawat yang digunakan terdiri dari 19 MD80 serta lima pesawat DHC-8-301 hanya sekali pada tempo enam tahun.
Dari sisi total penumpang, Lion meraih 600.000 warga lebih tinggi per bulan atau menguasai 40 persen dari seluruh segmen pasar.
Pada 2004 Lion Air menempati tempat kedua, pasca Garuda Tanah Air pada jumlah agregat penumpang yang dimaksud diterbangkan.
Prestasi ini ternyata belum mampu menciptakan pria kelahiran Cirebon, 17 Agustus 1963 itu merasa puas. Ia terus mengembangkan sayap-sayap bidang usaha Lion Air dan juga berniat menjadi market leader di penerbangan domestik.
Maka ia pun terus mempersiapkan mulai infrastruktur, rute penerbangan, hingga penambahan total pesawat.
Lion Air Group yang dimaksud dipimpinnya berubah menjadi sebuah perusahaan yang digunakan membawahi beberapa anak perusahaan yaitu Lion Air, Wings Air, Batik Air, Malindo Air, Thai Lion Air, hingga Super Air Jet.
Untuk infrastruktur, Rusdi bekerja mirip dengan pihak TNI AU lalu PT Dirgantara Indonesia, menyewa hanggar di Lapangan Udara Bebas Husein Sastranegara, Bandung untuk dijadikan Lion maintenance facility (LMF). Ia juga membeli simulator pesawat bekas dari Skandinavia Air untuk melatih para pilotnya.
Selain itu, Lion Air juga melakukan kerja identik dengan TNI AU untuk bermetamorfosis menjadi pengelola Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta. Dengan demikian, kemungkinan besar base dari pesawat-pesawat Lion Air akan beralih ke Bandara Halim Perdanakusumah.
Untuk rute penerbangan domestik, pada waktu ini Lion Air telah dilakukan mendarat di dalam 36 kota besar di Indonesia. Dalam jalur internasional, Lion Air juga melayani penerbangan ke Singapura, Penang, Kuala Lumpur, Ho Chi Minh, serta Seoul. Mereka juga akan mengembangkan jalur ke Asia Tengah kemudian Asia Timur, seperti ke Hong Kong kemudian Tiongkok.
Karier politik
Selain di planet penerbangan, Rusdi juga melebarkan kariernya ke ranah urusan politik pada tahun 2013.
Ia bergabung dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) juga resmi menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Partai pada 12 Januari 2014.
Kemudian, pada periode 2015 hingga 2017, Rusdi dipercaya untuk berubah menjadi salah satu anggota Dewan Pertimbangan Presiden dalam periode awal pemerintahan Jokowi 2014-2019.
Setelah itu, Ia sempat didaulat sebagai Duta Besar (Dubes) Luar Biasa serta Berkuasa Penuh (LBBP) Republik Tanah Air untuk negara Malaysia.
Rusdi Kirana ditunjuk oleh presiden Jokowi pada tanggal 18 Mei 2017.
Kala itu, Rusdi berjanji akan memprioritasnya penanganan Tenaga Kerja Indonesi (TKI), baik yang tersebut legal maupun ilegal, teristimewa Tenaga Kerja Wanita (TKW) yang digunakan jumlahnya sangat banyak pada negara tersebut.
Pada 9 Juli 2020 silam, Rusdi Kirana resmi mengakhiri tugasnya sebagai Dubes Tanah Air untuk Malaysia.
Bersama sang istri, Rusdi pun pamit ke Raja Malaya untuk pulang ke Indonesia.
Saat ini, Rusdi Kirana kembali ditunjuk sebagai Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) lalu mendampingi Ketua Umum Muhaimin Iskandar.
Artikel ini disadur dari Profil Rusdi Kirana sang pemilik Lion Air yang juga politikus PKB
