JAKARTA – Menteri Koordinator Politik, Hukum, serta Keselamatan (Meko Polkam) Budi Gunawan mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp3 triliun. Tambahan anggaran yang dimaksud untuk menjalankan acara yang sudah dicanangkan.
Hal itu disampaikan Budi Gunawan pada waktu Rapat Kerja (Raker) dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR. Dalam rapat tersebut, Budi Gunawan dengan tujuh Menteri Koordinator (Menko) Kabinet Merah Putih mengusulkan tambahan anggaran untuk Tahun Anggaran (TA) 2025.
Hadir di rapat tersebut, tujuh Menko antara lain, Menko Polkam Budi Gunawan, Menko Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, lalu Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Pembangunan Individu serta Kebudayaan Pratikno.
Selain itu, Menko Infrastruktur lalu Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Menko Pemberdayaan Publik (PMK) Abdul Muhaimin Iskandar, serta Menko Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas).
“Dengan beban tugas yang mana semakin berat tanpa dukungan anggaran yang memadai hal yang dimaksud akan sulit untuk direalisasikan,” ujarnya, Hari Senin (2/12/2024).
Budi Gunawan mencontohkan, ketika ini pada Kemenko Polkam tiada ada ruang command center yang dimaksud terkoneksi dengan kementerian serta lembaga untuk memonitor segala permasalahan secara langsung. Sementara penanganan isu Polkam di menjaga stabilitas kebijakan pemerintah juga keamanan nasional sangat membutuhkan kecepatan di dalam di koordinasi, sinergi, juga eksekusi pada lapangan.
“Selain itu belum ada sistem big data yang dapat menangani pengaduan rakyat (dumas) yang mana jumlahnya di area Kemenko Polkam sangat sejumlah mencapai puluhan ribu. Sehingga banyak laporan yang digunakan tak tertangani dengan baik. Hal ini sangat memengaruhi persepsi warga terhadap kinerja pemerintah,” katanya.
Usulan penambahan anggaran ini dijalankan menyusul pembaharuan nomenklatur kementerian Kabinet Merah Putih yang mana menjadi 48 kementerian. Rincian usulan penambahan anggaran untuk 2025 yaitu, Kemudian Kementerian Koordinator Sektor Politik lalu Ketenteraman (Kemenko Polkam) mengajukan permohonan tambahan anggaran sebesar Rp3 triliun.
