DKI Jakarta – Kebijakan Taraf Komponen Dalam Negeri (TKDN) kembali menjadi sorotan. Dalam forum Sarasehan Perekonomian yang mana diselenggarakan di Menara Mandiri, Jakarta, Selasa (8/4/2025), Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya menyusun regulasi TKDN yang tersebut lebih banyak fleksibel kemudian realistis.
Menurut Presiden, aturan TKDN diperlukan menyesuaikan dengan keadaan dalam lapangan agar tidaklah menghambat daya saing sektor nasional pada berada dalam persaingan global yang tersebut semakin ketat. “Saya sangat nasionalis, tapi kita juga harus realistis. TKDN kalau dipaksakan, sektor kita malah dapat kalah bersaing,” kata Presiden Prabowo di hadapan para pelaku usaha lalu pemangku kebijakan.
Presiden juga menginstruksikan jajaran pemerintah untuk segera mengevaluasi kebijakan yang tersebut berlaku, agar penerapan TKDN benar-benar mengupayakan peningkatan lapangan usaha pada negeri tanpa membebani pelaku usaha.
Apa itu TKDN?
TKDN merupakan singkatan dari Taraf Komponen Dalam Negeri. TKDN adalah ukuran berapa besar porsi material baku, tenaga kerja, lalu serangkaian produksi dari pada negeri yang digunakan di sebuah produk-produk atau jasa. Semakin besar nilai TKDN, artinya semakin sejumlah elemen lokal yang terlibat di pembuatan item tersebut. Ada tiga jenis perhitungan TKDN:
- Komponen di negeri pada barang
- Komponen di negeri pada jasa
- Gabungan komponen pada negeri pada barang serta jasa
Salah satu tujuan utama inisiatif TKDN adalah memberdayakan sektor di negeri agar lebih tinggi kuat serta kompetitif. Sehingga, pemerintah sudah pernah menetapkan batas minimal TKDN yang dimaksud harus dipenuhi oleh suatu produk.
Saat ini, batas minimal TKDN ditetapkan sebesar 25 persen, dengan kriteria Bobot Manfaat Korporasi (BMP) minimal 40 persen. Aturan ini berlaku untuk pengadaan barang kemudian jasa oleh instansi pemerintah seperti kementerian, lembaga negara, pemerintah daerah, BUMN, hingga BUMD, khususnya bila sumber pembiayaannya berasal dari APBN, APBD, atau pinjaman juga hibah.
Penerapan TKDN menyebabkan berbagai manfaat. Selain membantu mengempiskan ketergantungan pada impor, kebijakan ini juga mengakomodasi lebih lanjut sejumlah tenaga kerja, menghemat devisa negara, juga meningkatkan daya saing hasil lokal. Pemakaian komoditas di negeri tidak hanya sekali persoalan kepentingan ekonomi, tapi juga masalah merancang kebanggaan terhadap karya anak bangsa.
Namun, seperti yang tersebut disampaikan Presiden Prabowo, penguatan komponen di negeri tidak semata masalah hitungan atau regulasi. Ini adalah menyangkut kesiapan sektor pendidikan, penguasaan ilmu pengetahuan juga teknologi, hingga kompetensi sumber daya manusia.
Karena itu, kebijakan TKDN idealnya tiada hanya saja menyokong sektor untuk memenuhi target hitungan tertentu, tapi juga menciptakan ruang bagi biosfer lapangan usaha lokal agar berkembang lalu mampu bersaing secara global.
Artikel ini disadur dari Regulasi TKDN dinilai perlu lebih fleksibel, apa itu TKDN?
