JAKARTA – Dewan Pakar BPIP Area Strategi Kebijakan Luar Negeri Dr Darmansjah Djumala menanggapi tindakan WTO terkait gugatan Indonesia dalam bidang perdagangan kelapa sawit.
“Keputusan WTO yang digunakan mengungguli gugatan Indonesia di tempat WTO menunjukkan Indonesia tak pernah tunduk pada tekanan kebijakan pemerintah Uni Eropa di sengketa dagang kelapa sawit. Hal itu membuktikan juga forum perdagangan multilateral WTO taat hukum di menyelesaikan sengketa dagang sesuai dengan fatsunnya, rule-based approach. Hal ini preseden bagus bagi Indonesia jikalau kita bersengketa lagi dengan negara anggota untuk komoditas lain,” ujar Djumala, Senin, 20 Januari 2025.
Sebelumnya diberitakan, Panel Organisasi Perdagangan Dunia, WTO (World Trade Organization) pada 17 Januari lalu memutuskan kebijakan Uni Eropa (UE) melawan minyak sawit kemudian biofuel berbasis vegetasi sawit adalah praktik diskriminasi.
Sebelumnya, UE membatasi pemanfaatan material dasar kelapa sawit untuk biofuel sehingga merugikan Indonesia sebagai salah satu pengekspor sawit terbesar dalam dunia.
Djumala yang digunakan pernah bertugas di area PTRI Jenewa, Swiss, menangani isu-isu perdagangan internasional dalam WTO selama ini UE menuduh sawit Indonesia tiada memenuhi standar kebugaran oleh sebab itu kadar lemak kemudian kolesterolnya tinggi.
UE juga menuduh pengembangan perkebunan sawit Indonesia tidaklah memenuhi standar lingkungan hidup.
Menurut Djumala, tuduhan UE yang dimaksud bukanlah semata akibat alasan kondisi tubuh juga lingkungan hidup. “Tapi, tambahan serius dari itu, kebijakan UE lebih tinggi bermotifkan urusan politik perdagangan. UE sejak 2003 mulai menerapkan kebijakan renewable energy dengan menggunakan minyak nabati untuk produksi biofuel, yaitu rapeseed juga bunga matahari,” ujarnya.
Dalam hitungan ekonomi, ternyata sebagai unsur dasar pembuatan biofuel, rapeseed, dan juga bunga matahari lebih besar mahal dari kelapa sawit. Hal ini akan menurunkan daya saing rapeseed serta bunga matahari terhadap kelapa sawit.
Dia menuturkan sebab kalah bersaing dengan sawit Indonesia serta untuk melindungi petani rapeseed serta bunga matahari, UE menerapkan kebijakan diskriminatif dengan membatasi pengaplikasian sawit sebagai substansi dasar biofuel.
