Anggota JKN-KIS Tembus 267 Juta Jiwa, Jokowi Tekankan Pelayanan Bidang Kesehatan Berkualitas
JAKARTA – Proyek Kartu Indonesia Baik ( KIS ) yang dicanangkan pemerintahan Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) melalui Badan Penyelenggara Garansi Sosial (BPJS) Aspek Kesehatan telah terjadi dirasakan manfaatnya. Hingga 31 Desember 2023, sebanyak 267 jiwa atau 95 persen dari total penduduk Indonesia menjadi partisipan JKN-KIS.
Saat melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking Gedung BPJS Bidang Kesehatan di dalam Kawasan Ibu Daerah Perkotaan Nusantara (IKN), Daerah Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, Jumat, 1 Maret 2024, Presiden Jokowi menyoroti faktor yang dimaksud menyebabkan BPJS Kesejahteraan dapat berjalan dengan baik di dalam Indonesia dibandingkan dengan sistem kondisi tubuh pada Amerika Serikat (AS).
“Di di lokasi ini menurut saya pertama, ada rujukan puskesmas. Di Amerika nggak ada puskesmas, segera ke rumah sakit sehingga beban semuanya dengan segera ke rumah sakit. Di di tempat ini masih ditahan di area puskesmas , baru kalau (sakit) yang dimaksud berat masuk ke rumah sakit,” ucap Presiden Jokowi.
Sejak awal, KIS yang tersebut diperkenalkan pada 3 November 2014 sebagai realisasi janji kampanye itu sudah pernah menjadi perhatian khusus Presiden Jokowi untuk warga Indonesia agar semakin mudah mengakses layanan kesehatan.
“Kita harus bekerja keras untuk menegaskan distribusi Kartu Indonesia Seimbang bisa jadi lebih banyak merata sehingga seluruh warga bisa jadi mendapatkan akses di tempat bidang kemampuan fisik dan juga memverifikasi rakyat yang dimaksud telah mempunyai Kartu Indonesia Optimal mendapatkan pelayanan kondisi tubuh yang sesuai standar dan juga berkualitas,” ujar Jokowi, dikutipkan dari laman setneg.go.id, Selasa (1/10/2024).
Tidak lupa, Jokowi menghadirkan pemerintah area bersinergi kemudian berperan bergerak pada upaya pemerintah untuk memenuhi salah satu permintaan mendasar rakyat Indonesia, yakni jaminan juga pelayanan kesehatan. Tak segan Jokowi memberikan peringatan keras serta sanksi untuk rumah sakit yang tersebut memungut biaya bagi warga pemegang KIS ketika ingin mengakses layanan kesehatan.
“Kalau ada rumah sakit yang digunakan memungut bayar ini akan saya cek sanggup saya copot kepala rumah sakitnya, sanggup dokternya. Karena itu, sebenarnya juga bayar tapi yang tersebut bayar pemerintah,” kata Jokowi ketika membagikan KIS dalam Terminal Soasio, Kecamatan Galela, Kota Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, pada 6 April 2016.
Jokowi berkali-kali berpesan terhadap jajarannya agar tiada mempersulit rakyat yang tersebut ingin mendapatkan pelayanan kesehatan, khususnya bagi pemegang KIS. “Nah ini yang digunakan paling penting. Saya sebetulnya cuma dua, rakyat itu kalau ingin mendapatkan pelayanan kondisi tubuh jangan dihambat. Yang kedua, rakyat kalau ingin mendapatkan pelayanan kemampuan fisik juga jangan dipersulit. Saya belaka minta itu saja, kok,” katanya.
Bahkan, ketika pandemi pandemi Covid-19 pelayanan KIS pun tetap memperlihatkan maksimal untuk penduduk kurang mampu. Apalagi, pandemi pandemi Covid-19 telah dilakukan merusak tatanan kemampuan fisik tak cuma Indonesia, tetapi juga dunia. eksekutif kala itu pun melakukan pengembangan layanan kesehatan, salah satunya lewat digital sehingga akses layanan kondisi tubuh tetap saja terjangkau masyarakat.
