JAKARTA – PT Pupuk Indonesia (Persero) menyampaikan komitmennya untuk mengambil bagian mewujudkan ketahanan pangan nasional. Terlebih, penampilan pupuk menjadi penting di mengupayakan produksi, juga menggalakkan produktivitas flora pangan nasional.
Direktur Utama Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi menyampaikan, isu swasembada pangan menjadi penting menyusul proyeksi kenaikan konsumsi beras juga pertambahan jumlah agregat penduduk. Berdasarkan data yang tersebut dipaparkan, pada 2045 diproyeksikan keinginan beras mencapai 37,9 jt ton dengan total penduduk 324 jt orang. Saat ini, jumlah total penduduk Indonesia sebesar 282 jt dengan keinginan beras sekitar 30,9 jt ton.Di samping itu, lanjut Rahmad, swasembada pangan turut menjadi prioritas bagi pemerintahan mendatang.
Menurut dia, perusahaan di lima tahun ke depan membidik kenaikan produksi pupuk sebesar 2 jt ton. Pada pada waktu yang digunakan bersamaan, Pupuk Indonesia menerapkan beberapa strategi untuk meyakinkan ketersediaan serta keterjangkauan pupuk untuk petani.
Dalam menjamin perihal ketersediaan, misalnya, Pupuk Indonesia telah lama menerapkan digitalisasi secara end-to-end untuk pelaksanaan distribusi Pupuk. Melalui strategi Integrated Distribution and Outbound Logistic (INDIGO), perusahaan memonitor pergerakan kemudian tempat stok pupuk mulai dari pabrik sampai kios.
“Jadi ini transparan serta menjadi pembaharuan dari Pupuk Indonesia untuk memverifikasi ketersediaan Pupuk,” kata Rahmad pada Indonesia Future Policy Dialogue: Telaah Arah Pemerintahan Baru pada pembukaan Lumbung Pangan untuk Kemandirian, disitir hari terakhir pekan (11/10/2024).
Sementara, mengenai hambatan keterjangkauan, lanjut Rahmad, tingginya nilai tukar pupuk akan berdampak negatif ke produksi padi. Berdasarkan kalkulasinya, setiap kenaikan biaya pupuk sebesar Rp1.000/kg mengakibatkan penurunan konsumsi urea sebesar 13 persen juga 14 persen pupuk NPK.Selanjutnya, penurunan konsumsi pupuk yang dimaksud akan datang berdampak ke penurunan produktivitas vegetasi pangan hingga 0,5 ton per hektar, dan juga penurunan pendapatan petani sekitar Rp3,1 jt per hektar.
“Nah, affordability ini datangnya dari mana? Tentu satu, kita setiap saat menantang diri kita sendiri, apakah Pupuk Indonesia bisa saja memproduksi pupuk dengan lebih besar efisien, dengan tambahan kompetitif,” ujarnya.
Untuk menambah produksi, perusahaan menempuh strategi pembangunan pabrik pupuk baru maupun revitalisasi pabrik lama. Selain itu, perusahaan meningkatkan daya saing pupuk, juga meminimalisir regulatory cost.
Rahmad menambahkan keterjangkauan harga jual pupuk tergantung pula pada biaya substansi baku khususnya gas. Dalam hal ini, beliau memberikan apresiasi terhadap pemerintah yang tersebut telah dilakukan menerapkan nilai tukar gas terjangkau USD6 per MMBTU.
Di berhadapan dengan itu semua, Rahmad menyatakan ikhtiar menuju swasembada pangan tak sanggup hanya sekali dari peran satu institusi. Dia mengupayakan setiap kementerian/lembaga terkait untuk bekerja identik demi mewujudkan hal tersebut.”Ini saatnya gotong royong untuk mencapai swasembada pangan, tak mampu satu pihak berdiri sendiri, semua harus bertemu,” kata dia.
