Ketua DPR Minta Aparat Netral dalam pemilihan kepala daerah 2024: Rakyat Harus Merdeka Memilih
JAKARTA – Ketua DPR Puan Maharani mengingatkan agar pemungutan pernyataan pemilihan gubernur Serentak 2024 yang dimaksud akan berlangsung hari Rabu, 27 November besok, mampu berjalan dengan jujur kemudian adil (Jurdil). Puan berharap, seluruh rakyat Indonesia bisa jadi secara bebas memilih calon pemimpin di dalam daerahnya.
“Pilkada merupakan salah satu wujud demokrasi dalam Indonesia di tempat mana rakyat akan menentukan calon-calon pemimpin daerahnya. Ini adalah adalah momen pesta rakyat yang harus dijalani dengan gembira dan juga sukacita,” kata Puan, Selasa (26/11/2024).
Puan berpesan terhadap KPU juga Bawaslu agar dapat menyelenggarakan pilkada dengan baik. Puan memohon untuk dapat melakukan konfirmasi semua proses pemilihan gubernur yang akan dilangsungkan serentak di area 545 wilayah berjalan dengan lancar juga aman. “Pihak keamanan juga harus dapat menjamin stabilitas di tempat setiap area yang digunakan menjalankan Pilkada,” ujarnya.
Puan berpesan agar semua pihak menjunjung tinggi etika urusan politik pada Pilkada. Ia juga menekankan pentingnya aparat menjaga netralitas pada pelaksanaan pilkada besok.
“Masyarakat menaruh harapan besar agar pilkada berjalan dengan jurdil. Kami berharap pihak-pihak yang dimaksud berkepentingan menjaga komitmennya untuk melakukan konfirmasi Pemilihan Kepala Daerah berlangsung dengan lancar,” tuturnya.
Puan mengutip data milik Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) yang mana mencatatkan data ada 403 laporan terkait dugaan pelanggaran netralitas ASN, di area mana 183 di area antaranya terbukti melakukan pelanggaran. Untuk itu, Puan menggerakkan publik untuk melapor apabila ada dugaan pelanggaran terkait netralitas aparat.
“TNI-Polri serta ASN harus teguh mengikuti aturan, netralitas harus dijaga. Publik bisa jadi melapor bila menemukan indikasi pelanggaran. Rekam kemudian foto untuk menjadi bukti. Partisipasi rakyat dibutuhkan untuk menjaga pesta demokrasi ini berjalan dengan berkualitas,” kata Puan.
Di sisi lain, Puan juga mengupayakan pasangan calon (paslon) serta partai-partai pendukungnya untuk memverifikasi pemilihan gubernur dapat berjalan sesuai nilai-nilai demokrasi.
