JAKARTA – Pemanfaatan energi terbarukan sebagai sumber penyediaan listrik dapat menjadi salah satu strategi mencapai swasembada energi Indonesia. Saat dilantik menjadi Presiden, Prabowo Subianto menegaskan, Indonesia akan berfokus pada pengelolaan energi terbarukan untuk mencapai swasembada energi sesuai dengan Asta Cita.
Arahan ini menjadi acuan utama penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, khususnya di area bidang ketenagalistrikan. Menurut data Kementerian ESDM, kemungkinan energi terbarukan di area Indonesia sebesar mencapai 3.686 GW.
Data dari Kementerian ESDM hingga November 2024, menunjukan masih ada sekitar 86 desa yang tersebut belum memiliki akses listrik. Maka dari itu, perlu didorong pengerjaan pembangkit listrik terbarukan sesuai prospek energi setempat serta dedieselisasi, pembangunan jaringan distribusi serta terisolasi juga pengembangan listrik perdesaan.
Penggunaan listrik terbarukan juga dapat mengupayakan penurunan impor energi dan juga tercapainya target stok infrastruktur di perkembangan ekonomi. Meningkatnya pemenuhan keinginan listrik per kapita dapat menunjukkan majunya perekonomian suatu negara.
Deputi Sarana lalu Prasarana Kementerian PPN/Bappenas Ervan Maksum mengatakan, untuk mencapai target transisi energi tidaklah bisa jadi cuma mengandalkan pembiayaan dari APBN atau APBD saja. Transisi energi di dalam Indonesia memerlukan pembiayaan alternatif dari sumber-sumber non-pemerintah, juga pelibatan modal swasta untuk mencapai target-target pada sektor ketenagalistrikan.
Untuk itu pemerintah menyiapkan kerangka regulasi serta kebijakan untuk memobilisasi pendanaan lalu penanaman modal swasta tersebut. Kerjasama dengan berbagai perusahaan swasta kemudian lembaga pemilik modal sangat diperlukan.
”Salah satu inisiatif yang dapat ditawarkan terhadap perusahaan adalah pengaplikasian dana environment, sustainability and governance (ESG) yang tersebut diarahkan untuk mengupayakan proyek energi terbarukan di dalam desa, sebagai kewajiban perusahaan untuk menurunkan emisi karbon dari aktivitas usaha yang digunakan dilakukan,” katanya di siaran pers, Mingguan (24/11/2024).
Direktur Ketenagalistrikan, Telekomunikasi, kemudian Informatika, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Taufiq Hidayat Putra mengatakan, perencanaan sektor ketenagalistrikan di dalam Indonesia mencakup akses listrik yang tersebut berkualitas. Tidak cuma ke industri, tapi juga untuk seluruh lapisan masyarakat, khususnya di dalam desa.
Pemerintah Indonesia juga seluruh pemangku kepentingan harus bahu-membahu untuk mencapai transisi energi di area sektor ketenagalistrikan. ”Kita harus membantu saudara-saudari kita yang dimaksud berada di tempat desa khususnya untuk menikmati listrik yang dimaksud bersih, aman dan juga terjangkau dengan kemungkinan energi terbarukan di dalam area masing-masing,” jelasnya.
Dengan listrik yang mana berkualitas, warga desa bisa jadi menerima berbagai faedah pada berbagai bidang, salah satunya modernisasi pada aktivitas pertanian atau yang dimaksud rutin disebut dengan electrifying agriculture. Sedangkan di tempat desa nelayan, akses listrik berkualitas memungkinkan penyediaan cold storage untuk menyimpan hasil tangkapan ikan segar lebih lanjut lama.
