JAKARTA – Ketua Dewan Perekonomian Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan bahwa dengan government technology (GovTech), maka orang yang tersebut belum membayar pajak nantinya tidak ada dapat mengurus paspor hingga SIM.
Menurut Luhut, hal yang disebutkan mengingat pentingnya digitalisasi di dalam pelayanan publik. Sistem digital ini dirancang untuk menghurangi birokrasi berlebih juga memberikan pengalaman yang digunakan lebih besar mudah juga cepat bagi masyarakat.
Lebih sangat jauh lagi, penerapan teknologi ini sanggup berdampak pada hal-hal lain misalnya, ada seseorang yang bukan bisa jadi mengurus paspor apabila belum melunasi pajak. Bahkan, pembaruan izin bidang usaha atau dokumen lain juga bisa saja terhambat jikalau kewajiban tertentu belum dipenuhi.
“Lebih terpencil lagi nanti, kamu ngurus paspormu gak mampu dikarenakan kamu belum bayar pajak. Kamu gak sanggup nanti kalau lebih lanjut jarak jauh lagi, kamu memperbarui ijinmu pada apa (SIM), gak bisa jadi oleh sebab itu kamu belum bayar ini (pajak),” ungkap Luhut di konferensi pers di area Jakarta, dikutipkan pada Hari Jumat (10/1/2024).
Luhut menambahkan, nantinya sistem ini akan dilengkapi teknologi Artificial Intelligence (AI) lalu big data untuk membantu teknologi ini untuk meningkatkan transparansi di tempat masyarakat.
“Jadi semua ngerti dan juga memang benar ini menimbulkan Indonesia itu betul-betul transparan ke depan dengan mesin. Karena Kecerdasan Buatan itu Artificial Intelligence dengan big data yang tersebut kita punya. Yang sedang dibangun terus ini. Itu akan menghasilkan Indonesia ini berubah,” jelasnya.
Sebelumnya, Luhut dengan Dewan Sektor Bisnis Nasional memberikan rekomendasi untuk Presiden Prabowo Subianto terkait empat pilar digitalisasi utama yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, lalu efektivitas tata kelola negara.
Pilar pertama terkait optimalisasi penerimaan negara dengan adanya implementasi sistem Core Tax dan juga SIMBARA untuk meningkatkan transparansi lalu akuntabilitas pada pengelolaan pajak juga penerimaan sektor mineral dan juga batu bara.
Kedua efisiensi belanja negara dengan digitalisasi sistem e-catalogue versi 6.0 melakukan konfirmasi proses pengadaan barang lalu jasa lebih tinggi transparan lalu efisien.
